MPR Tertibkan Ormas Ganggu Investasi
Investasi terganggu karena ormas bermasalah?
Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengimbau kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang menyamar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang merugikan pelaku usaha dan industri. Eddy menegaskan bahwa tindakan premanisme ini dapat mengancam iklim investasi di Indonesia dan berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. “Dengan kata lain, jika ada pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama dengan mengganggu target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” jelas Eddy dalam pernyataan resminya, Senin (28/4/2025).
Wakil Ketua Umum PAN tersebut menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum adalah faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modal. Eddy menambahkan, investor tidak akan ragu untuk membuka usaha di Indonesia jika keamanan dan kepastian hukum terjamin, bahkan bersedia berinvestasi di sektor yang infrastrukturnya masih kurang memadai. “Contohnya, meskipun belum ada jalan, listrik perumahan, dan lain-lain, selama keamanannya terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten,” terangnya. Eddy juga menyatakan bahwa investasi merupakan salah satu sektor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global, karena kinerja ekonomi nasional sangat bergantung pada aliran investasi. “Di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan yang dihadapi ekspor produk Indonesia akibat penurunan harga komoditas dan penerapan tarif oleh AS, kinerja ekonomi nasional dapat ditingkatkan melalui masuknya investasi,” tuturnya.
Eddy menekankan bahwa Indonesia memiliki target nilai investasi dari dalam dan luar negeri sebesar Rp 1.900 triliun pada tahun 2025. Ia menyatakan keprihatinannya bahwa hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia dapat menghambat pencapaian target tersebut. “Ini adalah angka yang signifikan, dan hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia akan menyulitkan upaya kita untuk mencapai target ini,” kata Eddy.
Oleh karena itu, Eddy mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap tindakan premanisme. Ia meyakini bahwa penanganan yang cepat akan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap dunia usaha. “Dengan demikian, semakin cepat penanganan dan penegakan hukum terhadap tindakan premanisme ini, Indonesia akan mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan preman,” tambah Eddy.
Find Me
