Wakil Ketua DPR RI Dasco Minta Impor 105 Ribu Pikap India Ditunda

Perintah Rem Darurat Impor Logistik dari Senayan

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad secara resmi mendesak pihak eksekutif pemerintah untuk segera melakukan penundaan terhadap rencana impor raksasa sebanyak 105.000 unit mobil pikap dan truk komersial asal India. Ratusan ribu armada impor ini sedianya diperuntukkan bagi tulang punggung operasional distribusi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang dikerjakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Permintaan penundaan strategis dari pucuk pimpinan tertinggi legislatif ini disampaikan secara lugas oleh Dasco kepada media di Jakarta pada hari Senin, persis setelah pihaknya mendapat laporan lapangan bahwa gelombang perintis kendaraan tersebut, yakni sebanyak 200 unit pabrikan Mahindra, telah telanjur merapat dan diturunkan di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sikap tegas dari DPR ini langsung mendapatkan respons positif dan diamini oleh otoritas fiskal eksekutif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang lembaganya bertugas mengatur arus cicilan utang mega-proyek ini melalui sistem Himbara dan Dana Desa, dengan cepat memberikan konfirmasi persetujuannya untuk menghentikan sementara laju pendanaan proyek senilai Rp 24,66 triliun tersebut. “Dasco made a comment yesterday, and we will just follow Dasco,” tegas Purbaya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Kementerian Keuangan, menyatakan kepatuhan mutlak pemerintah terhadap rekomendasi parlemen.

Argumen Kalkulasi Industri Nasional dan Respons BUMN

Sufmi Dasco Ahmad, yang juga mengemban mandat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, memberikan penjelasan rinci bahwa instruksi penundaan ini secara esensial adalah langkah prosedural yang amat krusial. Ia memandang perlu adanya ruang jeda agar Presiden Prabowo Subianto kelak dapat secara langsung meninjau, mengevaluasi, dan menghitung ulang dampak kebijakan bernilai puluhan triliun rupiah tersebut. Dasco sangat menekankan pentingnya bagi instrumen negara untuk melakukan audit dan perhitungan secara saksama mengenai sejauh mana tingkat kesiapan dan utilisasi kapasitas dari pelaku industri otomotif yang beroperasi di dalam negeri, sebelum akhirnya pemerintah nekat merealisasikan mendatangkan barang jadi secara utuh (Completely Built Up) dalam skala volume yang amat fantastis dari luar negeri.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ungkap Dasco secara gamblang kepada deretan wartawan yang mengerubunginya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” pungkas politikus senior tersebut memaparkan landasan berpikir dari desakannya.

Di sisi yang lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, selaku figur penanggung jawab penuh dan entitas pelaksana mega-proyek Koperasi Merah Putih ini, merespons rentetan teguran tersebut dengan menyatakan sikap kepatuhan struktural pada arahan yang diberikan oleh lembaga legislatif. Joao, yang sebelumnya diketahui gigih meyakinkan publik bahwa pemilihan penggunaan produk otomotif rakitan India tersebut murni digerakkan oleh niat mencari harga yang paling rasional demi mengejar efisiensi penghematan APBN hingga Rp 43 triliun, kini memilih untuk menahan diri.

“Kami ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya. Kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” respons Joao Angelo singkat namun tegas, menanggapi interupsi atas proyek logistik triliunan rupiah yang dikawalnya tersebut.

Desakan Total Pembatalan dari Barisan Pelaku Industri

Sementara itu di luar panggung arena politik birokrasi, jeritan penolakan struktural datang mengalir dengan amat deras dari barisan para pelaku industri dan asosiasi bisnis otomotif dalam negeri. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, merilis keterangan pers resmi yang nadanya tidak hanya sekadar meminta penundaan, namun secara langsung mendesak keras Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil kebijakan membatalkan rencana mega-impor 105 ribu kendaraan niaga asal Asia Selatan tersebut. Saleh Husin memperingatkan bahwa penetrasi masif armada impor berisiko mengerdilkan tatanan daya saing dan struktur investasi sektor manufaktur yang sudah tertanam kuat di tanah air. Peringatan dari Kadin seirama dengan data solid yang dibeberkan oleh Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika. Asosiasi tersebut memastikan bahwa puluhan pabrikan lokal di Indonesia yang telah memiliki tingkat lokalisasi komponen tinggi sejatinya amat siap secara infrastruktur dan kapasitas pabrik untuk memproduksi secara mandiri ratusan ribu unit pikap yang dipesan Agrinas tersebut, asalkan negara bersedia memberikan keleluasaan ruang (lead time) yang masuk akal bagi industri untuk menyusun persiapan penambahan shift dan lajur lini perakitan komponen spesifikasi khusus seperti 4×4 yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

Sebagai implikasi dan buntut hukum secara langsung dari diterbitkannya permintaan penundaan ini, pergerakan bongkar muat dan distribusi atas gelombang pertama pengadaan yang terdiri dari sebanyak 200 unit kendaraan niaga ringan pabrikan Mahindra yang telah membongkar jangkarnya di area pabean Pelabuhan Tanjung Priok pada minggu ketiga Februari 2026 ini, untuk sementara waktu dipastikan tertahan dan tak dapat beranjak. Status birokrasi perpindahan ratusan barang impor bernilai fantastis tersebut di kawasan pelabuhan terpaksa dibekukan. Pihak otoritas terkait memastikan seluruh logistik baja tersebut sama sekali tidak akan diizinkan untuk dikerahkan apalagi didistribusikan ke Koperasi-Koperasi Desa yang tersebar di pelosok daerah, hingga terbitnya sebuah dekrit atau keputusan resmi lebih lanjut dari istana negara sekembalinya pucuk pimpinan pemerintahan dari lawatan diplomasinya di luar negeri.