Sopmik: Hentikan Upaya Lelang SHGB Milik PT GWP

64
Jakarta,- Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan (Sopmik) mengatakan, hentikan seluruh upaya-upaya yang mengarah pada lelang atas lahan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 204, 205, 207, yang terdaftar atas nama PT Geria Wijaya Prestige (GWP).
“Berdiri bangunan Hotel Kuta Paradiso dan segala fasilitas penunjangnya di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,” kata Ketua Umum Sopmik Arief Wicaksana, dalam orasinya, di depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Jakarta, pada Rabu (22/07/2020).
Arief juga berharap, Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil bersikap tegas untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas lahan tiga SHGB yang di atasnya berdiri Hotel Kuta Paradiso di Kuta, Bali. “Untuk kepentingan lelang yang dimohonkan pihak manapun karena bertendensi terjadi praktek mafia, berpotensi terjadinya korupsi dan pelanggaran hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Orator selanjutnya Tiba Yudha Laksana mengatakan, Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil untuk melakukan tindakan tegas kepada pejabat Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Bali, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. “Jika melakukan penyalahgunaan jabatan, sehingga mengarah pada praktik korupsi dan dugaan terlibat praktek mafia lelang lahan,” kata Tiba.
Pada aksi tersebut, Kosmik juga mendukung Sofyan Djalil untuk melawan praktek mafia lelang lahan yang disponsori oligarki yang nyata-nyata merugikan rakyat Indonesia serta mengkhianati amanat reformasi dan konstitusi. “Itu amanat sebagai warga bangsa negara yang baik,” ujar Nofa Ksatria.
Dalam hal ini, Teguh Nurdiansyah juga menjelaskan, praktek itu bisa dilawan bila kita berpegang teguh kepada Pancasila. “Pasal 5 disebutkan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
Seperti diketahui, refomasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 september 1960. Pada hari itu, Rancangan Undang-undang Pokok Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia.
Setelah tahun 1960, kelembagaan pertanahan selalu diperbaharui secara status dan struktur agar menjadi fokus untuk mengatasi persoalan pertanahan di Indonesia. Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi-politik Orde Baru, untuk mengatasi hal tersebut status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Pada masa Presiden Joko Widodo, lembaga Badan Pertanahan Nasional diperkuat dengan digabungkan dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat pasal 33 ayat 3 konstitusi UUD 1945.
Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Merujuk UUD 1945 dan UUPA 1960, Kami dari Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam untuk Keadilan (SOPMIK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN beserta jajaran untuk bersikap netral, alias tidak berpihak kepada siapapun yang akhirnya merugikan masyarakat Indonesia. (TN)
BAGIKAN

Komentar