Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) TKI ke Saudi dan Perlindungan TKI

125

Oleh Yusri Albima

Pandangan Agus L dari Koordinator Komite Millineal Anti Korupsi (KOMIK) yang dimuat harian Tribunnews.com pada Sabtu (28/9/2019) tentang kritikannya terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Saudi Arabia menarik untuk saya komentari.(https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/28/pemerintah-dikritik-terkait-sistem-penempatan-tki-satu-kanal)

Sebagai mantan TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI), di Saudi Arabia, saya menilai bahwa semua pihak memang harus mengawasi pelaksanaan SPSK dimaksud, bukan hanya KPK dan Ombudsman. Pengawasan ini diperlukan agar kecurigaan Agus atas adanya praktek kongkalikong bisa dicegah tentunya.

Bagi saya, kita harus berprasangka baik (husnuzhon) kepada Pemerintah. Yang penting ketika program SPSK ini terlaksana, semua pihak diharapkan akan mengawasi pelaksanaannya. Penolakan terhadap SPSK ini tidak perlu, mengingat pemerintah berkepentingan untuk menyelamatkan penempatan PMI dari praktek perdagangan orang (trafficking) yang selama ini berjalam di era moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah. Dengan kata lain program SPSK ini bertujuan untuk melindungi PMI dari mafia-mafia trafficking.

Dalam menilai segala hal yang berkaitan dengan PMI, kerangka berfikirnya harus merujuk dari UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Bila merujuk ke UU tersebut maka Penempatan PMI ke luar negeri semestinya dihentikan semuanya terlebih dahulu untuk disesuaikan prosesnya sesuai ketentuan UU 18/2017 dan peraturan turunannya. Atas dasar itu, Pemerintah kemudian memutuskan untuk membuka proses penempatan PMI ke negara-negara tujuan yang memenuhi ketentuan Pasal 31 yaitu mempunyai peraturan perundangan-undangan yang melindungi TKA (Tenaga Kerja Asing), telah memiliki Perjanjian Tertulis dengan Pemerintah RI, dan/atau memiliki sistem Jaminan Sosial.

Terkait SPSK, guna memehuhi ketentuan Pasal 31, Pemerintah RI dan Pemerintah Saudi Arabia telah memiliki Technical Agreement dengan Pemerintah KSA tentang Pilot Project One Channel System (SPSK) sehingga diterbitkanlah Kepmenaker RI nomor 291 Tahun 2018. Artinya, SPSK ini adalah tahapan uji coba Penempatan PMI ke Saudi Arabia karena fakta di lapangan bahwa moratorium penempatan TKI ke Saudia Arabia per 2011 lalu yang kemudian dipertegas kembali dengan Kepmenaker 260/2015, tidak mampu menghentikan animo masyarakat untuk bekerja ke Saudi Arabia. Pilihan logisnya adalah, memperbaiki tata kelola penempatan PMI ke Saudi Arabia dengan melakukan uji coba program SPSK atau membiarkan WNI berangkat ke Saudi Arabia secara non prosedural yang rentan menjadi korban TPPO ? Seingat saya bahwa di era Menaker Cak Imin, Pemerintah RI telah memiliki Perjanjian Tertulis dengan Pemerintah KSA tentang Penempatan TKI ke Negara KSA.

Urusan Perut itu tidak bisa diatur oleh Regulasi sebagus apapun. Kebutuhan hidup dan keinginan untuk mensejahterakan keluargalah yang mendorong WNI untuk bekerja ke luar negeri karena minimnya kesempatan kerja di dalam negeri. Untuk itu, tidak ada salahnya bila kita mengedepankan prasangka baik atas program SPSK ini yang masa uji cobanya hanya 6 bulan.

Adapun terkait Bab III huruf A angka 1 huruf k dan angka 2 Kepmen 291/2018 yang dikritisi Agus, jauh hari saya memiliki dugaan yang sama seperti yang dikhawatirkannya. Namun setelah saya baca berulang-ulang secara teliti itu Kepmen 291, saya lantas berubah fikiran dan berhusnudz-dzon bahwa mustahil Kemenaker gegabah dalam menerbitkan Keputusan Menteri dan tentunya semua hal sudah dikaji secara mendalam. Saya harus mengedepankan prasangka baik kepada Pemerintah bahwa itu adalah bentuk upaya memperbaiki tata kelola penempatan PMI ke Saudi Arabia guna meningkatkan Pelindungan terhadap WNI yang menjadi Pekerja Migran dan meminimalisir angka non prosedural illegal yang kelak menjadi tanggung jawab Pemerintah juga untuk melindungi seluruh PMI di luar negeri tanpa dikotomi legal illegal.

Terakhir saya menghimbau, mari kita awasi bersama karena UU 18/2017 memberikan ruang keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan pelaksanaannya SPSK ini agar tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan yang ada.

*Penulis pemerhati masalah TKI, Pernah memimpin aksi massa Aliansi TKI Menggugat untuk menagih janji Jokowi pada tahun 2015.

Komentar