Sertifikasi Label Halal, Pemerintah Ambil Jatah MUI

104
Sertifikasi Halal MUI

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.

BPJPH merupakan lembaga yang dapat memberikan sertifikasi label halal untuk semua produk yang ada di Indonesia.

Mengenai hal ini, PB HMI bidang Departemen Pemberdayaan Ummat Har Izhar Silampari mengatakan, dalam UU Jaminan Produk Halal (JPH) untuk menguji kehalalan suatu produk, berbagai pihak boleh untuk ikut andil dalam menentukannya. Hal itu dapat menjadi persoalan yang pelik.

“Salah satu yang dianggap bakal berpotensi menjadi persoalan di dalam UU JPH adalah diperbolehkannya berbagai pihak untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berfungsi memeriksa atau menguji kehalalan produk,” ujar Izhar saat dihubungi Fokusutama.com, pada Jumat (12/10).

Syarat untuk mendirikan LPH memang selektif dan harus dapat akreditasi dari BPJPH. Namun Izhar menerangkan, jika keberadaannya lebih dari satu LPH akan menimbulkan multitafsir atas suatu produk.

“Syarat untuk mendirikan LPH memang cukup berat, yakni harus mempunyai kantor sendiri, harus diakreditasi BPJPH, memiliki minimal tiga auditor halal, juga harus punya akses atas laboratorium. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk,” katanya.

Izhar mengatakan, pada saat ini, semua produk yang berkaitan dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat harus mendapatkan label halal.

“Adapun kriteria produk halal yang dimaksud UU JPH adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat,” jelas Izhar.

Izhar menjelaskan, di lain sisi jika hal itu dapat dikerjakan secara maksimal, maka hasilnya akan baik untuk keberlangsungan hidup ummat manusia. Namun, realitanya pada saat ini permasalahan tersebut tidaklah sederhana.

Selain itu, Ia pun berpandangan, dalam menentukan pengklasifikasian halal tak terlepas dari prinsip-prinsip yang diatur dari Al-Quran dan Hadis serta peran ulama.

“Sejatinya regulasi halal hendaknya tidak merusak tatanan jaminan produk halal yang sudah ada dan dilangsungkan selama ini, terutama berkenaan dengan proses sertifikasi halal, dan fatwa halal oleh Komisi Fatwa MUI. Sebab, kaidah halal merupakan kaidah syariah dengan prinsip-prinsip yang sudah baku dari Allah SWT (Al-Quran) dan Rasulullah SAW (Al-Hadits), juga ranah kewenangan para ulama,” tegasnya.

Menurut Izhar, idealnya pemerintah itu untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini disebabkan produk-produk yang ada saat ini sejatinya tidaklah mengalami permasalahan dalam sertifikasi halal melainkan terkait pengembangan dan pemasaran produk itu sendiri.

“Sebenarnya kebutuhan sertifikasi halal itu tinggi. Tapi masalahnya, perlu pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Hal inilah yang perlu di tanggapi oleh pemerintah bukan hanya dengan mengurusi hal yang sudah dilakukan dengan baik melalui regulasi yang sudah di atur. Sebagian besar produk UMKM di Indonesia merupakan usaha sampingan atau sambilan. Hal ini perlu bantuan pemerintah, melihat banyak permasalahan yang terjadi walaupun potensi pasarnya ada,” pungkas Pengurus PB HMI. (YJ)

Komentar