Sejumlah Mahasiswa Desak Kementerian Tenaga Kerja Periksa Sistem Pengangkatan Pekerja BRI

186

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Konfederasi Mahasiswa Nusantara mendesak Kemenaker RI dalam hal ini Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan seluruh perangkat pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang mereka anggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ditemui saat menggelar konferensi pers, Rizky Al-Farizy selaku Kordinator KMN menyatakan bahwa BRI telah melakukan pelanggaran berat karena pengangkatan pekerja seperti teller dan costumer service dilakukan melalui sistem outsorcing.

“Padahal secara tegas ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13.25/PBI/2011 teller dan costumer service adalah jenis pekerjaan pokok, maka untuk pengangkatan pekerja tidak boleh melalui outsorcing” terang Rizky.

Lebih lanjut Ahmad Natonis selaku ketua bidang advokasi KMN menambahkan bahwa karena Teller dan Costumer Service adalah pekerjaan pokok, maka seharusnya kontrak kerjanya tak boleh menggunakan PKWT, tetapi PKWTT.

Namun mereka mengklaim menemukan kasus dimana BRI masih saja menggunakan PKWT dan tak kunjung mengangkat pekerjanya menjadi pekerja tetap berdasarkan PKWTT. Saat ditanya dimana, KMN pun tegas menyebut Kantor Cabang BRI S. Parman Jakarta Barat sebagai salah satu contohnya.

“Hal ini secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bayangkan, ada pekerja BRI yang telah bekerja selama tujuh tahun secara terus menerus namun tak pernah diangkat sebagai pegawai tetap” tutup Ahmad.

Dihubungi secara terpisah, Aldy Surya Kusuma yang merupakan praktisi hukum bidang korporasi menyatakan bahwa status hubungan kerja antara pihak perusahaan dan pekerja itu berkorelasi dengan jenis pekerjaannya.

“Apabila pekerjaan yang diperjanjikan itu bersifat sementara maka status hubungan kerjanya adalah PKWT, namun apabila jenis pekerjaannya itu bersifat teteap maka seharusnya status hubungan kerjanya itu PKWTT, hal ini tegas di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan”. Jelas Aldy.

Diketahui dalam konsolidasi tersebut, Konfederasi Mahasiswa Nusantara mendesak kepada stakeholders yang berwenang melakukan pengawasan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan investigasi dan untuk selanjutnya mengevaluasi terhadap seluruh kontrak kerja antara BRI dan pekerja yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan. “Kami tentunya akan menyurati Kemenaker RI dalam hal ini Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan seluruh perangkat pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan persoalan ini, namun apabila tak ditanggapi, kami akan menggelar demo besar-besaran untuk menuntut persoalan ini harus diselesaikan” tutup rizky. (NE)

BAGIKAN

Komentar