Rubah Zona Pertanian Jadi Perumahan, Bupati Bekasi Dinilai tak Paham Tata Ruang

726
Bupati Bekasi, Hj. Neneng Hasannah Yasin

FOKUSUTAMA.COM – Bupati Bekasi, Hj Neneng Hasanah Yasin dinilai sangat tidak memahami seluk beluk soal tata ruang. Terjadinya perubahan yang begitu massiv dari lahan yang semula lahan pertanian menjadi kawasan perumahan diaggap sebagai indikasi yang paling nyata minimnya pemahaman Neneng.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto. Menurutnya, Neneng adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas permasalahan tata ruang tersebut.

“Dan yang bertanggung jawab soal berubahnya kawasan pertanian menjadi perumahan ini adalah bupati. Karena bupati lah yang memberi izin kepada pengembang untuk membangun perumahan,” kata Rasminto kepada Harian Lampu Hijau di Jakarta, Kamis (12/5).

Menurut Rasminto, bupati juga telah melakukan pelanggaran UU No 26/2007 tentang tata ruang. Sehingga harus diusut oleh aparat penegak hukum

Lebih lanjut Ia menjelaskan, di Kabupaten itu sudah ada zonasi kawasan pertanian seperti di kecamatan Sukakarya, Sukatani, Karangbahagia. Namun hingga saat ini, sudah ada 500 hektar lahan pertanian yang ‘disulap’ menjadi perumahan.
Belum lagi di luar 4 Kecamatan tersebut yg ada 45 titik pembangunan perumahan lebih dari 8000 hektar berubah menjadi pemukiman.

“Kami menuntut agar dilakukan proses hukum terhadap bupati yang telah melakukan pelanggaran UU No 26/2007 pasal 70 dan 71 dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemda Kabupaten Bekasi juga wajib merehabilitasi lahan pertanian yang telah dirubah jadi perumahan,” ungkap Rasminto.

Bukan hanya itu, Pemkab Bekasi juga dituntut untuk menyetop kebohongan publik yaitu dengan mengatakan bahwa pemkab Bekasi telah berhasil mencetak sawah.

“Itu pembohongan publik. Yang terjadi justru lahan sawah berkurang karena jadi perumahan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Rasminto telah menerima surat balasan dari Kementerian Sekretariat Negara RI yang ditandatangani Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Dadan Wildan. Surat itu bernomor B 2051 Kemensetneg/D.2HL 01 tanggal 26 April 2016. Dan atas surat Rasminto ini, Kemensetneg telah juga menyurati Dirjen Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Ketika berita ini dikonfirmasi ke Bupati Bekasi Hj Neneng Hasanah Yasin via SMS, yang bersangkutan tidak merespon. (NE)

Komentar