Romahurmuziy Susul Suryadharna Ali, Mbah Moen: Saya Kecewa

206
KH. Maimun Zubair

Ketua Dewan Syariah PPP Maimun Zubair alias Mbah Moen menyatakan kecewa terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekecewaan semakin nyata sebab Ketua Umum PPP sebelumnya, Suryadharma Ali juga tersangkut kasus korupsi.

“Itu memang Allah menguji dan menciptakan, mengatur umatnya tanpa pandang itu muslim atau non-muslim. Mengapa dulu Pak Suryadharma lalu terjadi lagi. Saya kecewa tapi itu takdir Allah,” kata Mbah Moen di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Saat itu Suryadharma yang menjabat sebagai Menteri Agama tersandung kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM).

Suryadharma dihukum enam tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 1,821 miliar.

Sementara, KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengisian jabatan di Kementerian Agama. pada Sabtu (16/3). Dia diduga menerima suap dari dua tersangka lain yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.

Sebagai penerima, Romi disangkakan Pasal 12 a atau 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mbah Moen mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Ia menyerahkan segala proses hukum yang melibatkan Romi kepada KPK.

“Walau bagaimanapun saya ingin ada kemaslahatan dan proses hukum adalah hukum. Dan hukum untuk suatu kewajiban bagi siapapun sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya.

Mbah Moen menyarankan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa diangkat menjadi Plt Ketua Umum PPP. Rapat Harian Pengurus DPP PPP telah menetapkan Suharso sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.

Mbah Moen mengusulkan Suharso karena dia memiliki jabatan penting di pemerintahan Jokowi, yaitu sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Pengangkatan ini dilakukan untuk mengganti Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

MENGUNDURKAN DIRI

Rapat Harian Pengurus DPP PPP telah memutuskan untuk memberhentikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi. Sebelum ada keputusan rapat tersebut, Romi juga menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum PPP dalam surat yang disampaikan untuk DPP PPP.

“Menyatakan berhenti secara permanen sebagai Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2016-2019 terhitung mulai tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB,” tulis Romi dalam sebuah surat, Sabtu (16/3).

Dalam suratnya, Romi menyerahkan sepenuhnya proses organisasi ke mekanisme Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Romi juga meminta maaf kepada seluruh jajaran pengurus dan kader DPP maupun DPD PPP. Ia mengklaim pemberitaan di media tidak menggambarkan kejadian yang menimpanya.

“Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader dan fungsionaris partai di semua tingkatan atas kejadian yang menimpa saya yang tidak sepenuh terpotret di media,” kata Romi.

Romi juga menegaskan di dalam suratnya bahwa dugaan korupsi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan PPP.

“Saya pastikan bahwa apa yang saya alami tidak ada kaitan secara langsung maupun tak langsung dengan partai, melainkan semata itu risiko saya sebagai pemimpin,” ujar Romi.

Romi menyatakan bermunajat agar seluruh jajaran PPP bisa diberi kekuatan untuk mengemban amanah dan lolos ambang batas parlemen.

“Mohon doa agar diberi kekuatan dan kesabaran melewati badai yang tidak pernah saya pikirkan ini,” ujar Romi.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang baru diangkat partai mengatakan surat pengunduran diri menandakan bahwa Romi menyadari kesalahannya.

“Romi tadi terakhir juga mengundurkan diri meskipun kami telah berhentikan. Jadi, Romi tahu sebagai kader dia tahu dia itu salah di mana,” kata Suharso.

KADER BANTU ROMI

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan ada beberapa kader PPP yang berprofesi sebagai advokat secara pribadi mau membantu Romi.

“Bukan DPP PPP yang memberi bantuan hukum tapi para advokat yang merupakan kader pengurus PPP yang menawarkan untuk menjadi tim penasihat hukum beliau,” kata Arsul dalam konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3).

Arsul menjelaskan sudah banyak kader PPP yang berprofesi sebagai advokat, hendak membantu secara hukum untuk Romi.

“PPP ini begitu ada peristiwa maka teman teman yang berprofesi sebagai advokat akan menyampaikan kesediaan untuk menjadi penasihat hukum Romi. Itu sudah banyak,” kata Arsul.

Arsul mengatakan nantinya PPP akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Romi terkait bantuan hukum yang ditawarkan oleh para kadernya. PPP akan bertanya ke Romi apakah membutuhkan bantuan para kader advokat atau tidak.

“Proses di KPK ini biasanya itu kita tidak bisa langsung bertemu yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Arsul. (jasmine/sumber: cnnindonesia.com).

BAGIKAN

Komentar