Polisi Jadi PLT Gubernur. Rakyat Khawatir Akan Ada Dwi Fungsi POLRI

368
Ilustrasi

JAKARTA, Fokusutama.com – Penunjukan dua pejabat Tinggi Madya dilingkungan POLRI oleh Mendagri Cahyo Kumolo sebagai calon PLT Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara dikhawatirkan akan melukai amanat reformasi dan memunculkan Dwi Pungsi Polri.

Sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Serikat Rakyat Pengawal Agenda Reformasi, Fajar Ardy Hidayatullah, bahwa pada Pasal 28 Undang-Undang Polri Nomor 8 Tahun 2002 sudah jelas dikatakan bahwa Polisi hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mundur atau pensiun dari dinasnya.

“Jelas Keputusan Mendagri yang menunjuk dua orang Jendral polisi menjadi PLT Kepala Daerah ,merupakan sebuah pelanggaran Konstitusi dan cenderung otoriter seperti berada pada zaman Orde Baru. Memangnya mau ada Dwi Fungsi Polisi” Tegas Fajar melalui keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, fungsi Polri sebagai Penjaga Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam event-event demokrasi seperti Pilkada sejatinya sudah terwakili oleh Kapolda di masing-masing daerah.

“Masa Kemendagri tidak percaya sama Kapolda, masa hanya buat mengamankan harus jadi PLT Gubernur” Lanjut Fajar

Menurutnya, Jika pemerintah ingin melibatkan POLRI dalam Struktur pemerintahan daerah ada baiknya pihak pemerintah bersama DPR RI duduk bersama guna merancang Revisi Undan-Undang POLRI yang menempatkan POLRI di bawah Kementerian Dalam Negeri.

“Jelas itu lebih baik, agar tidak ada lagi aturan yang dilanggar ketika menunjuk pejabat polri menjadi PLT Kepala daerah.” Tegas Fajar.

Ia pun mengaku kaget dengan kabar ini. Menurutnya, seharusnya Kapolri Jendrap Titto Karnavian adalah orang yang pertama menolak penunjukan anak buahnya sebagai plt Kepala Daerah karena saat ini posisi POLRI langsung dibawah Presiden, bukan dibawah Kementrian Dalam Negeri seperti di negara lain. (NE)

Komentar