Peringatan Hari Buruh Jangan Dijadikan Ceremony Belaka

238
Arief Wicaksana

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Peringatan hari Buruh pada 1 Mei, membuat para buruh menyerukan tuntutannya kepada pemerintah. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan buruh yang dinilai kurang.

Menurut Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka-Banten Arief Wicaksana (Wicak) mengatakan, 1 Mei tidak hanya dijadikan ceremony semata bagi para buruh, tapi bisa dijadikan pembelajaran bagi para pengusaha.

“Hari buruh bukan hanya sebagai ceremony semata untuk para buruh saja, tapi bisa dijadikan sebuah pembelajaran bagi para pengusaha-pengusaha di perusahaan mereka,” kata Wicak saat dihubungi Fokusutama.com.

Dalam ajaran Islam, Wicak menambahkan, Islam tidak kenal kasta. Islam lahir untuk memperjuangkan kesetaraan.

“Di Islam kita tidak mengenal kasta/ tingkatan, karena Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk saling menghargai sesama makhluk ciptaan Allah SWT,” ucapnya.

Terkait Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20 tahun 2018, Ia menolak Tenaga Kerja Asing (TKA). Wicak menilai, sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia mampu melebihi TKA.

“Kita sudah merdeka, pemerintah harus berani menyatakan sikap dan mencabut perpres yang telah dibuat, karena sumber daya manusia kita mampu unggul, jika kita sesama anak bangsa saling menyuport,” jelasnya.

Terkait deklarasi yang dilakukan KSPI terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2019, Wicak mengatakan, sangat disayangkan dilakukan deklarasi, seharusnya lebih mengedepankan hak dan potensi kaum buruh ke depan.

“KSPI sebagai wadah kaum buruh terlalu mengarahkan untuk melakukan deklarasi mendukung Prabowo sebagai Capres tahun 2019. Karena yang dibutuhkan masyarakat khususnya kaum buruh tidak hanya materil, tetapi hak dan menggali potensi dari mereka sehingga kaum buruh tidak dibohongi dan dibodohi oleh kepentingan yang hanya memperkaya dirinya dan keluarganya,” tegas Wicak.

Selain itu, Wicak meminta kepada Bawaslu untuk mengkaji deklarasi yang dilakukan pada hari Buruh. Ia menduga melanggar pasal 492 Undang-undang (UU)  nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Pasal itu menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan di luar jadwal oleh KPU, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 Rupiah,” pungkasnya. (HP)

Komentar