Pentingnya Marwah Penegakan Hukum Dalam Kasus Novel Baswedan

103

Jakarta,- Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Jakarta Pusat-Utara menggelar diskusi dengan tema “Kasus Novel; Independensi Penegak Hukum dan Persamaan Hak Keadilan Terhadap Korban Penganiayaan Pada Kasus Sarang Walet”, di Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat, pada Senin (03/08/2020).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, Praktisi Hukum Teddy, SH., MH., dan Koordinator Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK) periode 2017- 2018 Sabri Leurima sebagai narasumber. Sementara peserta lainnya dari perwakilan HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara dan jajaran Pengurus LKBHMI Cabang Jakarta Pusat-Utara.

IMG-20200827-WA0034

Pada kesempatan tersebut, Neta S. Pane mengatakan, sikap IPW sejak awal akan mengawal kasus Novel Baswedan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh dia sewaktu menjadi Kasat Reskrim di Bengkulu. “Kami siap kawal,” katanya.

Penganiayaan yang dilakukan oleh Novel Baswedan, la menerangkan, merupakan tindak pidana yang harus kita awasi untuk meneruskan proses hukum yang akan di berlakukan kepada dia. Akan tetapi dalam perjalanan kasus yang menerpa Novel Baswedan penegak hukum seakan tidak menerapkan indepedensi yang semestinya dijalankan oleh mereka. Hal ini mengartikan bahwa hingga hari ini sikap yang digunakan oleh para pemangku hukum adalah sifat arogansi yang akan menimbulkan mal praktik hukum yang ada di negara kita.

“Bagi kami kasus ini harus diselesaikan dengan adil dan transparan agar keluarga korban dapat menerima kepastian hukum secara jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Teddy mengatakan, Novel harus memberanikan diri terkait kasus yang menimpa dirinya pada kasus penembakan sarang burung walet terhadap masyarakat dibengkulu. “Kasus yang menimpa Novel harus dipertanggung jawabkan olehnya karena hal ini menyangkut hidup seseorang,” terangnya.

Kemudian, lanjut Teddy, hukum yang menjadi panglima tertinggi di negara ini harus menjadi patokan bahwa perjalanan seseorang terkait permasalahan hukum harus dijalani, dan Novel Baswedan harus bersikap ksatria dalam menghadapinya.

“Hari ini kita tidak berbicara hukuman Novel Baswedan, akan tetapi permasalahan hukum yang dia hadapi harus di proses dengan sebaik mungkin. Dalam kasus penganiayaan sarang burung walet ini merupakan tindakan pidana yang harus di selesaikan. Untuk itu para penegak hukum di negara kita harus menjaga indepedensi serta menerapkan integritas mereka dalam kasus penganiayan tersebut,” jelasnya.

Lalu dari perspektif kajian HAM, Sabri Leurima menegaskan, bahwa ada berbagai persoalan hukum yang belum tuntas di negara ini, permasalan ini banyak sekali menimbulkan penderitaan terhadap masyarakat kecil di negara kita. “Hal ini harus kita waspadai dan awasi agar hukum yang menjadi panglima tertinggi dapat di tegakan seadil-adilnya,” ucap Sabri.

Ia menyampaikan, kita mengetahui bahwa di negeri kita sangat susah untuk mencari keadilan dan menuntaskan persoalan hukum. Berbagai aturan sering dilanggar oleh mereka yang memiliki imunitas hukum atau kekebalan terkait berbagai pelanggaran yang mereka lakukan.

“Hal ini harus menjadi pembelajaran kita bersama agar situasi dan kondisi terkait hukum yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya,” tutup Sabri.

Seperti diketahui, kesimpulan dari diskusi hukum ini yaitu mendorong iepada aparat 0enegak hukum terkhususnya Kejaksaan Agung untuk kembali menggelar perkara penganiayaan pada korban Sarang Walet di Bengkulu. Dalam hal ini ada kalangan masyarakat kecil yang meminta keadilan dapat diberikan kepada mereka.

Kasus korban penganiayaan Sarang Burung Walet murni sebagai pidana, tanpa adanya tendensi-tendensi politik dari pihak manapun. (ADM)

BAGIKAN

Komentar