Penahanan Hartono Karjadi dan Harijanto Karjadi, SOPMIK: Ada Kejanggalan Dalam Kasus Perkara Perdata

94

Jakarta,- Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Islam Untuk Keadilan (SOPMIK) menilai kasus pidana yang menimpa Hartono Karjadi dan Harijanto Karjadi bermasalah. Hal itu  memenuhi syarat formal sampai putusan perkara perdata No. 223 dan No. 225 final.

“Dua putusan perkara perdata tersebut, meskipun baru tingkat PN, mestinya berdampak pada keabsahan legal standing pada pihak pelapor terhadap kakak-beradik Hartono Karjadi dan Harijanto Karjadi di Polda Bali. Dengan demikian, menurut hemat kami, perkara pidana yang menjerat Hartono dan Harjanto itu sudah jelas bermasalah karena tidak memenuhi syarat formal atau harus dinyatakan tertolak untuk sementara sampai putusan perkara perdata No. 223 dan No. 555 tersebut berkekuatan hukum final,” kata Koordinator Presidium SOPMIK Arief Wicaksana, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2019).

Menurut Arief, Kejaksaan Tinggi Bali sebaiknya membebaskan Hartono Karjadi dan Harijanto Karjadi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Karena hal itu belum memenuhi syarat formal perkara perdata No. 223 dan No. 225.

“Menjadi logis kalau Kejaksaan Tinggi Bali merespons putusan perdata terkait dengan persoalan piutang PT Geria Wijaya Prestige itu dengan menghentikan untuk sementara waktu perkara yang menjerat Hartono Karjadi dan Harijanto Karjadi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Konsekuensi berikutnya, Kejati Bali mesti mengeluarkan Harijanto dari
Rutan Kerobokan demi penghormatan atas asas kepastian hukum,” jelasnya.

Diketahui, dengan dua putusan perkara perdata tersebut, meskipun belum berkekuatan hukum final
(inkracht), tapi semestinya harus dipatuhi dan menjadi rujukan dalam berbagai penanganan perkara turunannya, termasuk perkara pidana yang kini menjerat Harijanto Karjadi selaku Owner dan Direktur Utama PT Geria Wijaya Prestige (Hotel Kuta Paradiso di Bali). Harijanto Karjadi dan kakaknya, Hartono Karjadi, sebelumnya dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Bali pada 27 Februari 2018 oleh Desrizal, sehubungan dugaan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik gadai saham, serta dugaan penggelapan. Saat ini perkara Harijanto berstatus P21 dan ditangani Kejaksaan Tinggi Bali, dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Kerobokan, Denpasar, Bali. Mendasarkan legal standing (alas hak) melaporkan Karjadi bersaudara ke Polda Bali dengan menggunakan akta bawah tangan pengalihan piutang PT GWP dari Bank CCB ke dirinya pada 12 Februari 2018, yang notabene oleh putusan perkara No. 223 di PN Jakpus, serta putusan perkara No. 555 di PN Jakut, jelas-jelas dinyatakan tidah sah.

Sementara itu, dalam putusan perkara perdata No.555/Pdt.G/2018/PN Jkt utr, tertangal 15
Oktober 2019, majelis hakim PN Jakut yang diketuai Riyanto Adam Pontoh dalam amar
putusannya menyatakan bahwa Bank China Construction Bank Indonesia/Bank CCB selaku
tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan
pengalihan hak tagih piutang PT Geria Wijaya Prestige dari Bank CCB pada tanggal 12 Februari
2018.

Selain itu, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan di media
massa terkait insiden penganiayaan di dalam persidangan yang dilakukan oknum pengacara
bernama Desrizal Chaniago karena gugatan wanprestasi yang diajukannya dalam perkara
perdata No. 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. ditolak seluruhnya oleh majelis hakim yang diketuai
oleh Sunarso dalam sidang pembacaan putusan di PN JAKPUS pada 18 Juli 2019. (MB)

BAGIKAN

Komentar