Partai Gerindra: Oligarki Baru di Pusat Kekuasaan

112
Arief Wicaksana, Wasekjen Hukum dan HAM PB HMI

Jakarta,- Oleh: Arief Wicaksana, Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan HAM PB HMI dan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina

Siapa yang tidak mengenal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)? Partai yang didirikan pada tanggal 06 Februari 2008, kini menjelma menjadi partai yang diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Partai berlambang Garuda itu, sudah dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) mengikuti kontestasi untuk menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia yakni Presiden RI.

Semenjak hadirnya Gerindra di Indonesia, tentunya membuat masyarakat berharap ada sesuatu hal baru yang bisa diwujudkan dan menjadi pembeda dari partai lainnya. Bila dilihat perbandingan angka grafik pada pemilu 2014 Gerindra berada di posisi ketiga dengan jumlah suara 14.760.371 (11,81%). Sementara pada pemilu 2019 Gerindra menempati urutan dua dengan total suara 17.594.839 (12,57%). Prestasi positif yang dilakukan Gerindra pada pemilu 2014 dan pemilu 2019, menjadi sinyal bahwasannya masyarakat telah menaruh kepercayaan terhadap Gerindra sebagai salah satu partai yang mampu mewujudkan harapan masyarakat dan cita-cita bangsa, sesuai dengan visi Gerindra yaitu, “Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.”

Dalam perjalanannya, pada pemilu 2014 saat Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, Gerindra memilih untuk tidak masuk ke dalam Kabinet Kerja. Itu artinya, Gerindra menjadi oposisi pemerintah. Sebagai oposisi, Gerindra menjadi partai yang cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Namun, pada pemilu 2019, Gerindra memilih untuk menjadi koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin. Dalam pemerintahan, Gerindra dipercaya membantu di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, masing-masing adalah Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo.

Oligarki Gerindra di Pusat Kekuasaan

Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam Kabinet Indonesia Maju, tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang memberikan amanahnya kepada partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Masuknya dua nama ke dalam pemerintahan seperti Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo, kerap dinanti-nantikan secara kinerjanya.

Namun nyatanya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo saat memegang kendali malah menuai polemik. Praktek politik oligarki sangat kencang diperlihatkan olehnya. Saat ini ada 26 perusahaan yang sudah diberikan izin untuk melakukan ekspor. Seperti dilansir Tempo, ada nama-nama tokoh penting di belakang perusahaan eksportir tersebut. Seperti Fahri Hamzah sebagai pemegang saham PT Nusa Tenggara Budidaya, sampai kepada Hashim Djojohadikusumo.

Selain itu, perusahaan lain yang ikut memperoleh keuntungan dari kebijakan ini adalah PT Bima Sakti Mutiara di mana jajaran komisarisnya diisi oleh adik Menhan Prabowo Subianto yaitu Hashim Djojohadikusumo. Tak hanya itu, direktur utama PT BSM adalah politikus Partai Gerindra yang kini duduk di Komisi VIII DPR-RI, sekaligus anak Hashim yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Terdapat pula nama wakil menteri pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono yang duduk sebagai komisaris utama pada PT Agro Industri Nasional. Di dalam PT Agro Industri Nasional, terdapat juga nama komisaris seperti Eko Djalmo Asmadi, Sugiono dan Sudaryono. Direktur Utama Rauf Purnama dan para direktur lainnya Dirgayuza Setiawan, Haryyadin Mahardika, dan Simon Aloysius Mantiri.

Sedangkan nama lain yang menyangkut Partai Gerindra adalah Iwan Darmawan Aras. Ia adalah legislator dari daerah pemilihan Sulsel II yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR-RI. Iwan menjabat pula sebagai komisaris utama di PT Maradeka Karya Semesta. Sementara Eka Sastra menduduki jabatan sebagai komisaris di PT Maradeka Karya Semesta.

Dari serangkaian nama-nama di atas nyatanya Edhy Prabowo yang mendapat delegasi dari Gerindra untuk duduk sebagai Menteri KKP tidak mampu mewujudkan visi dan misi yang dicita-citakan oleh partainya. Secara nyata dan jelas Ia telah terjerembab ke dalam oligarki politik.

Pada pilkada Tangerang Selatan, baru-baru ini Gerindra juga mengusung pasangan Muhammad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Seperti diketahui, Rahayu itu merupakan anak dari Hashim dan keponakan dari Prabowo. Itu sudah menambah keyakinan saya bahwasannya Gerindra tidak bisa lepas dari oligarki politik.

Peristiwa di atas, sudah sangat jelas posisi Gerindra memihak kepada siapa. Berasal dari partai mana dan keluarga siapa, serta menjadi kerabat dekatnya siapa. Tentu adalah Orang-orang terdekat dari Gerindra itu sendiri. (ADM)

BAGIKAN

Komentar