Menkumham Tanggapi KPU Terkait Mantan Narapidana Dilarang Jadi Caleg

169
Yasonna Laoly

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuat Peraturan KPU (PKPU) yang dimana aturan tersebut melarang calon anggota legislatif yang berstatus narapidana korupsi untuk maju.

Sebelumnya, KPU juga melarang narapidana yang tersangkut kasus korupsi, narkoba dan pelecehan seksual untuk maju menjadi caleg.

“Nanti akan kami masukan juga aturan mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg. Di PKPU pencalonan caleg mau kami masukkan karena di UU belum ada,” ujar anggota KPU RI Hasyim Asy’ari.

“yASONNA: KPU itu membuat peraturan teknis bukan norma hukum”

Dalam rencana peraturan yang akan dibuat KPU tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menanggapi, dalam menentukan caleg, parpol tidak sembarangan dalam mengajukannya.

“Jadi begini biar saja kasih ke Parpol itu kan keputusan MK sudah ada tentang itu, KPU itu membuat peraturan teknis bukan norma hukum. Idenya sih baik tetapi jangan sampai menabrak putusan MK, idenya itu baik,” jelasnya di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (19/4).

Yasonna menambahkan, jika ada parpol yang megajukan anggota legislatif yang berstatus bekas narapidana namanya “konyol”.

“Pasti kami setuju lah saya kira “konyol” juga kalau parpol nanti tidak ada latar belakang pemikiran yang benar untuk mengajukan, kan butuh suara. Bahwa ide itu baik “yes” tetapi dia tidak boleh menabrak yang lebih tinggi di atas,” ujarnya. (TYL)

Komentar