Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, Usman: Jokowi Harus Jadi Motor Penggerak

29
Usman Hamid Direktur Amnesty International Indonesia

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Amnesty International Indonesia gelar Launching Amnesty International di Indonesia dan Aksi Kamisan ke-517 di depan Istana Merdeka, pada Kamis (7/12).

Dalam acara itu dihadiri oleh Sumarsih (JSKK), Albert Haibuan (FAHAM), sandyawan Sumardi. Selain itu, untuk memeriahkan acara, ada penampilan lainnya yakni, penampilan Sanggar Ciliwung Merdeka, penampilan Ananda Badudu, penampilan Danilia, orasi Edwin (Babibuta Films), penampilan Pandai Besi dan aksi tabur bunga Komunitas Tani Batang memperingati haul ulang tahun Munir Said Thalib ke-52, serta ada beberapa penampilan dari John Tobing, Melanie Subono dan Glenn Fredly.

Albert Haibuan menilai, pemahaman Presiden Joko Widodo dalam memandang perlindungan hak asasi manusia tidak sejalan dengan amanat Konstitusi UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini membuat ketidakadilan dan terus terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.FOTO: IMG

“Kami menilai, terdapat persepsi yang luas bahwa pemahaman Presiden tentang perlindungan hak asasi manusia telah tidak sinkron dan tidak sejalan dengan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. FAHAM juga merasakan bahwa akibat langsung dari keraguan Presiden ini telah melahirkan sebuah gejala impunitas dan pelanggengan ketidakadilan yang meluas bagi kehidupan bangsa. Alhasil, kondisi fundamental ini menjadi sumber bagi terus terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hingga hari ini,” ungkapnya.

pemahaman Presiden Joko Widodo dalam memandang perlindungan hak asasi manusia tidak sejalan dengan amanat Konstitusi UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini membuat ketidakadilan dan terus terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.

Pada acara itu, Direktur Amnesty Intertional Indonesia Usman Hamid mengatakan, Jokowi telah mengabaikan upaya mendasar untuk memulihkan hukum di negara Republik Indonesia. Sehingga orang cenderung melanggar hukum.

“Tentu saja, sitFOTO: IMGuasi akhir-akhir ini yang telah terjadi, secara hakiki menggerus keteladanan Presiden Joko Widodo di mata rakyat. Secara kenegaraan, Presiden juga telah mengabaikan upaya-upaya mendasar untuk memulihkan kembali kehadiran Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat dari pembiaran tersebut adalah kecenderungan yang telah membudaya untuk semakin mudahnya orang melanggar hukum. Dengan demikian juga melanggar hak asasi manusia,” kata Usman.

Usman menambahkan, sumber impunitas atau ketiadaan hukuman hari ini, kami yakini tidak saja muncul dari wujud manipulasi kekuasaan, namun juga bentuk politik uang yang telah mencengkeram roda birokrasi dan sumber-sumber penegakan hukum dan HAM.

“Faktanya, wibawa negara dalam bidang penegakan hukum HAM selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo belum juga pulih. Sebagai konsekuensi, arahan Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terus mengambang, menjauh dari mekanisme-mekanisme hukum yang tersedia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ataupun mekanisme non-yudisial, sesuai TAP MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dengan tidak melanggengkan impunitas,” jelasnya.
Ia pun turut mensinyalir, perilaku manuver ‘kekuatan perintang’ yang telah kami singgung di atas, telah sejak lama tidak mendapatkan koreksi yang pantas.FOTO: IMG

” Ya Akibatnya, semua bentuk prioritas politik yang terjadi di Indonesia, masih belum mampu membangun momentum kemauan dan kapasitas politik untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan segala bentuk praktik kekerasan pada ruang-ruang pertumbuhan pembangunan dan ikatan-ikatan sosial lainnya,” terang Usman.

Usman berharap Jokowi mampu menjadi penggerak dalam perwujudan penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

“Kami ingin menyerukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk yakin bahwa keadaban dan kultur HAM di Indonesia hanya dapat tersemaikan apabila Presiden dapat hadir sebagai penggerak utama perwujudan solusi penegakan hukum dan HAM di negeri ini,” pungkasnya. (NC)

Komentar