Ledakan Bom Di Menteng, Mc’D: Tak Becus, Copot Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolda Metro Jaya

83

Jakarta,- Mahasiswa Cinta Damai (Mc’D) meminta kapolri mengusut dan segera menyelesaikan adanya ledakan Bom di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakpus, Minggu (5/7/2020). Peristiwa yang terjadi seharusnya dapat diantisipasi oleh pihak keamanan tapi sampai waktu beberapa bulan setelah adanya ledakan, kepolisian masih saja belum dapat menyelesaikannya juga dan sampai sekarang tidak diketahui pelakunya.

Koordinator Mc’D Nurdin mengatakan, ledakan itu membuat warga cemas dan anehnya lagi Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengklarifikasi bahwasannya yang meledak itu jenis petasan. “Tetapi petasan itu meledaknya seperti bom rakitan dan membuat warga setempat cemas,” katanya, di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/07/2020).

Dalam orasinya, Nurdin menuturkan, jika Kapolres Jakarta Pusat mengatakan seperti itu sudah jelas bahwa dia tak memiliki integritas dalam mengusut ledakan itu. “Kapolres Jakarta pusat tidak bisa menjelaskan terhadap warga sekitar tentang peristiwa meledaknya bom tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, orator selanjutnya Edi meminta Kapolri Idham Azis segera memanggil Kapolda Metro Jaya Nana Sujana untuk meminta kepastian masalah kasus ledakan bom yang ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Ia juga meminta untuk mencopot Budi Gunawan dari jabatannya karena tidak mampu menyelesaikan kasus ledakan yang ada di daerah tersebut.

“Copot Budi Gunawan dari jabatannya,” tegasnya.

Seperti diketahui, melalui instruksi presiden No.2 tahun 1999 dinyatakan bahwa polri dipisahkan dari ABRI. Maka sejak tanggal 1 April, polri ditempatkan di bawah Dephankam, setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, kemandirian Polri berada di bawah presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional.

Ketetapan dan peraturan undang-undang kepolisian sudah jelas memberikan keleluasaan terhadap institusi polri untuk lebih professional dalam mengamankan dan menjaga ketahanan negara secara regional dan juga dijelaskan diatas polri langsung berada di bawah presiden Republik Indonesia, namun sangat kami sayangkan dengan peraturan yang sudah dibuat belum ada kinerja signifikan dari lembaga kepolisian, seperti dalam waktu beberapa waktu lalu telah terjadi sebuah ledakan yang terindikasi bom belum adanya kewaspadaan dini dari polri. (NF)

BAGIKAN

Komentar