Komentar Mahfud MD Terkait Ketua MK Arief Hidayat

228

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Mahfud MD mantan ketua MK memberikan penjelasan tentang kesadaran moral yang harus dilakukan oleh Arif Hidayat karena sudah dua kali melanggar etik dan terkena sanksi etik oleh Dewan Etik MK.

“Ini urusan etik, tergantung pada kesadaran moral yang bersangkutan,” ujar Mahfud

Terkenanya Arief sebagai pelnggar kode etik yang kedua kalinya oleh Dewan Etik MK karena, Arief telah memberikan nota permohonan (katebelece) kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono agar dapat memperlakukan dengan utama keluarganya yang merupakan seorang jaksa dan bekerja di Trenggalek, Jawa Timur pada tahun 2015. Kedua, terbukti menghadiri pertemuan dengan sejumlah anggota DPR di Midplaza, dalam pertemuan itu Arief diduga melakukan lobi-lobi kepada dewan agar dapat maju sebagai calon tunggal hakim konstitusi ketika pemilihan Desember tahun 2017 lalu.

“Pak Arief tak harus mundur. Kalau harus itu kan kalau ada perintah UU atau kalau ada vonis pengadilan”

Terkait permasalahan itu, menurut pak Mahfud, Arief Hidayat tidak perlu mundur dari posisinya sebagai ketua MK. Hal ini tidak terkait dengan perintah Undang-Undang dan Vonis pengadilan yang setiap negarawan wajib mundur karenanya.

“Pak Arief tak harus mundur. Kalau harus itu kan kalau ada perintah UU atau kalau ada vonis pengadilan,” kata Mahfud MD seperti dilansir merdeka.com, Jumat (9/2).

Pernyataan lainnya dengan bentuk tulisan dari 54 profesor mengatakan jika seorang hakim MK telah terbukti melanggar etik, sudah tidak ada lagi kualitas kenegarawannya. Keprofesionalan seorang negarawan merupakan hal yang harus dijunjung tinggi, maka setelah dijatuhkan sanksi pelanggaran etik seharusnya ia merelakan posisinya sebagai negarawan.

“Negarawan tanpa etika batal demi hukum kenegarawanannya, dan karenanya tidak memenuhi syarat menjadi hakim Konstitusi. Sebagai kolega dan sesama Profesor maupun akademisi, serta demi menjaga martabat dan kredibilitas MK, kami meminta profesor Arief Hidayat untuk mundur sebagai ketua dan hakim Mahkamah Konstitusi,” kata Perwakilan Profesor Peduli MK melalui pernyataan tertulis di Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).

Selanjutnya, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Profesor Sulistyowati Irianto yang merupakan salah satu dari 54 profesor menyatakan, bahwa ini adalah yang ketiga kalinya MK mengalami kasus yang serupa. Sebelumnya pernah dilakukan oleh Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Walau sebenernya kasus ini hanya menyangkut etik, tetapi etik lebih berat sanksinya karena berhubungan dengan moral.

“Tapi di sini adalah pelanggaran etika, kalau kami di fakultas hukum mengatakan etika adalah sanksi moral yang lebih berat dibanding badan,” ucapnya dilokasi yang sama. (TYL)

Komentar