Kolonialisme Ala Indonesia Di Papua

80

Bulan Agustus adalah momen proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu kolonialisme Belanda selama berpuluh tahun lamanya, Bulan dimana setiap rumah diwajibkan memasang bendera kebesaran Merah Putih, momen dimana semua berbicara perjuangan Indonesia yang heroik.

Namun ada yang sedikit beda pada tahun ini, dimana bulan kemerdekaan harus diwarnai dengan kegaduhan nasional yang menyebabkan kerugian, bukan masalah politik pilpres ataupun masalah korupsi besar, karena keduanya sudah sering terjadi disetiap bulannya jadi masyarakat sudah tidak kaget alias terbiasa dengan kedua masalah ini.

Kegaduhan terjadi kali ini terkait rasisme yang dialami mahasiswa-mahasiswa Papua di kota pahlawan, diawali dengan jatuhnya bendera di depan asrama mahasiswa Papua, informasi cepat menyebar ke setiap ponsel masyarakat, mulai dari sanalah permasalahan muncul saat masyarakat berkumpul di depan asrama dan meneriaki mereka dengan kata-kata rasis.

Banyak dari mereka menuduh bahwa para mahasiswa dengan sengaja menjatuhkan bendera, kata-kata kasar dan batu menghujani para mahasiswa serta menagkap mereka, hal inilah yang akhirnya menimbulkan aksi diberbagai wilayah di Papua dengan menyebabkan banyak fasilitas rusak termasuk kantor DPRD dibakar massa.

Sikap rasis ini menyakiti bangsa yang katanya besar dan beragam, saya berfikir jika bendera jatuh di depan asrama non Papua masyarakat tidak akan gaduh dan menuduh, masyarakat hanya akan berfikir bahwa bendera jatuh karena angin atau faktor lainnya bukan karena sengaja.

Lalu kenapa perlakuannya beda terhadap Papua? hal ini terjadi karena di pikiran masyarakat sudah tertanam Papua adalah OPM, mereka adalah separatis yang harus ditumpas dan berbahaya bagi negara, pola fikir ini tidak lebih seperti pemerintah Belanda ketika menjajah Indonesia saat itu.

Apakah benar OPM separatis? bagi sebuah negara yang berkedaulatan OPM bisa dikatakan sebagai organisasi separatis, kata Soekarno jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah, maka dari itu mari kita bahas sedikit sejarah Indonesia dan Papua.

Jika kita berbicara papua pasti kita akan teringat dengan operasi militer merebut Irian Barat, itu memang intruksi Soekarno kepada Soeharto sebagai komandan pasukan, ini dikarenakan pemerintah Indonesia dan Belanda tidak pernah menemui kesepakatan mengenai wilayah Papua.

Pada rapat BPUPKI ada pro kontra antara para tokoh bangsa mengenai Papua, Soekarno dan M Yamin bersikeras memasukan Papua ke NKRI, namun berbanding terbalik dengan M. Hatta yang menolak dengan alasan bahwa Papua karena perbedaan etnis.

Hatta mengatakan jika dirinya lebih memilih untuk memasukan wilayah Malaya dan Borneo utara karena kedua wilayah mempunyai etnis yang sama yaitu Melayu namun Papua berbebeda karena mereka melanesia, Hatta mengatakan jika rakyat Papua sendiri yang meminta, dirinya tidak akan menolak.

“Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka,” kata Hatta pada sidang BPUPKI 11 Juni 1945  yang tercatat dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945.

Hatta berpendapat jika permasalahan Papua ini tetap diteruskan dan memaksa wilayah Papua untuk masuk ke NKRI akan menimbulkan prasangka buruk dari dunia luar. Karena tuntutan masuknya Papua ini akan menimbulkan kesan Indonesia memiliki nafsu imprealis.

Bagi Hatta jika Indonesia tetap bersikeras untuk mengambil Papua, maka akan menjadi awal ketidakpuasaan Indonesia untuk memperlebar kekuasaan, karena cukup Hindia Belanda yang bisa jadi NKRI

Namun dalam rapat BPUPKI suara Hatta kalah karena dilakukan voting,  sepakat memasukan Papua ke Indonesia, jika melihat dari sejarah perjuangan Indonesia tidak ada terdapat bangsa Papua ikut serta, bahkan dalam BPUPKI pun tidak ada keterwakilannya. Dari hasil rapat BPUPKI ini Soekarno mulai bernegosiasi dengan Belanda

Dalam negosiasi itu Belanda tetap menolak permintaan Soekarno karena alasan perbedaan etnis, namun Soekarno tetap pada pendiriannya bahwa semua wilayah jajahan Belanda harus diserahkan sesuai perjanjian Kalijati. Karena terjadi kebuntuan, Soekarno membawa ke forum PBB.

Dalam beberapa kali perundingan sampai tahun 1960 pihak Indonesia-Belanda tidak menemui kata sepakat, pada tahun 1962 terjadilah perjanjian New York dimana Indonesia sementara waktu boleh mengambil Papua namun harus segera melakukan Jajak pendapat agar rakyat Papua bisa menentukan nasib mereka bergabung atau menjadi negara sendiri.

Bulan Desember 1961 rakyat Papua membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini karena mulai munculnya rasa nasionalisme Papua, karena sebelumnya memang Belanda memberikan pendidikan kepada elit loka Papua, hal ini memang sama seperti kemunculan nasionalisme Indonesia pada awal perjuangan

Perjuangan rakyat Papua ini terus dilakukan untuk lepas dari Indonesia dan menjadi Negara sendiri, jajak pendapat yang harus dilaksankan namun tidak pernah terlaksana pada masa Soekarno sampai masa penggulingannya pada tahun 1967, kekuasaan pun beralih ketangan Soeharto, pada tahun 1969 adalah tahun terakhir penentuan nasib bangsa Papua.

Pada tahun 1969 Soeharto akhirnya melaksanakan jajak pendapat, tentu dengan caranya sendiri, ada ketakutan sang jendral jika jajak pendapat itu justru membuat Papua lepas, karena 3 tahun sebelumnya sudah ada perjanjian dengan pihak Freeport untuk kurun waktu 30 tahun, penjanjian inilah yang harus dijaga Soeharto demi keuntungan Negara

Ali Moertopo adalah orang yang dikirimkan oleh pak Harto untuk “amankan” suara jajak pendapat pada saat itu ada sekitar 1020 orang yang hadir tentu dengan pengkondisian dan cara mereka yang melakukan intimidasi dan cara inilah yang akhirnya membuat Papua tetap ada dipangkuan Ibu Pertiwi.

Jika melihat dari sejarah Indonesia-Papua, kita seperti sedang mencontoh perilaku Belanda yang selama ini dibenci, perlakuan terhadap Papua adalah sebuah penjajahan, jika merujuk kepada pembukaan UUD justru bertolak belakang dengan perilaku bangsanya, pemerintah harus memberikan keleluasaan untuk rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Selama bertahun-tahun Papua “dijajah” Indonesia tidak pernah mendapatkan kesejahteraan yang setimpal justru malah alam mereka dikeruk terus secara membabi buta, memang buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, seperti itu Indonesia dan Belanda, seperti yang diketahui penjajahan Belanda adalah memiskinkan jajahannya tidak seperti Inggris.

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur semua terpusat di pulau Jawa, sehingga menimbulkan bahwa Indonesia adalah Jawa sentris, sedangkan wilayah Indonesia Timur khususnya Papua tidak pernah terjamah, bahkan Papua dianggap jauh dari peradaban padahal Papua lah yang membantu Indonesia mempunyai peradaban.

Ketika Papua bergejolak maka akan banyak rayuan-rayuan manis agar Papua tetap dipangkuan Ibu pertiwi, setelah gejolak selesai mereka akan disisihkan lagi dan akan terus seperti itu layaknya Belanda saat menjajah Indonesia, harusnya kita sadar rakyat Papua butuh kemerdekaan menentukan nasibnya.

Pemerintah harus berani  sikap untuk melakukan jajak pendapat terhadap masyarakat Papua sesegera mungkin, karena ini bukanlah permasalahan kecil, jangan kita menjadikan bangsa ini menjadi bangsa penjajah, karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

Penulis: Erman Adiakusumah


 

BAGIKAN

Komentar