Keberatan Atas Putusan Kemenristekdikti, Prof Djaali RDP Dengan Komisi X DPR RI

54

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Djaali yang dipecat pemerintah, melakukan pembelaan dengan mengatakan, pemecatannya terkesan tendensius dan ambigu. Ia pun menepis tuduhan membiarkan plagiarisme di UNJ.

“Pemberhentian saya sebagai rektor tendensius. Mereka yang lebih tahu (alasannya),” kata Djaali setelah rapat di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Djaali pun menerangkan pembuktian tuduhan plagiarisme masih belum tuntas. Untuk membuktikan temuan Tim Evaluasi Kajian Akademik (EKA) Kemenristekdikti, UNJ pun membentuk Tim Counterpart yang dipimpin Burhanuddin. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan plagiarisme. Karena kedua Tim ini bertentangan, maka dibentuk Tim Independen dari kementerian.

Terkait hal ini Ketua Komunitas Peduli Pendidikan (KPP), Nur Cahyono yang kerap disapa Mas Coyo menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Prof Djaali dengan Komisi X DPR RI, dengan mengatakan, sebagai warga untuk mengadukan permasalahan hukum kepada pihak yang berwenang sah-sah saja.

“Sebagai warga negara Indonesia, memiliki hak yang sama di depan hukum. Karena Indonesia merupakan negara demokratis. Setiap warga negara berhak bersuara,” kata Mas Coyo saat dihubungi.

Mas Coyo menambahkan, bahwa Tim EKA sudah menemukan bukti yang kuat soal plagiarisme disertasi yang salah satunya adalah gubernur Sulawesi Tenggara non-aktif Nur Alam.

“Tim EKA sudah mempunyai bukti yang kuat salah satunya lewat pengecekan metadata dari soft file lewat Turnitin, mesin pengecek plagiarisme yang dapat mengidentifikasi kemiripan karya ilmiah dengan karya lain,” jelasnya.

Dengan ini, Mas Coyo pun berharap DPR dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan kebijakan pemerintah.

“Jika nantinya benar bahwa Prof Djaali terbukti membiarkan terjadinya plagiarisme di UNJ seperti hasil yang ditemukan Tim EKA dan hukum memang sudah terbukti dinyatakan salah, harapan kami dari KPP, semua yang bersangkutan harus siap mengikuti proses keputusan kemenristekdikti. Hal ini untuk menjaga tradisi keintelektualan tetap tumbuh subur di kampus-kampus,” pungkasnya. (YJ)

Komentar