Kebebasan Mati Suri dan Kegaduhan Politik Indonesia

428

Oleh: Erman Adia Kusumah

Indonesia adalah negara yang didirikan dari rasa kebersamaan yang kuat, terdiri dari berbagai pulau dan ratusan suku, bahasa dan berbagai agama. Keberagaman inilah menjadi nilai lebih bangsa ini dibandingkan negara-negara diluar sana, kemajemukan ini pun tak lepas dari gesekan yang bersifat SARA, di zaman Globalisasi ini gesekan itu semakin terasa akses yang begitu mudah membuat oknum-oknum tak bertanggungjawab memprovokasi dan menyebarkan isu, belakangan ini kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non aktif Basuki Tjahja Purnama menjadi topik hangat yang diperbincangkan di negeri ini, aksi massa pun tak terhindarkan yang berakhir dengan rusuh.

Kebebasan Mati Suri

Negara seribu pulau ini kembali menganut sistem demokrasi setelah runtuhnya kekuasaan semi militeristik Orde Baru dibawah Presiden Soeharto, pada dasarnya memang Indonesia dari awal pemerintahan saat Soekarno sudah menganut sistem demokrasi dari mulai Demokrasi Liberal sampai Demokrasi Terpimpim namun akhirnya mati suri oleh kekuasaan Soeharto yang mengkebiri kebebasan rakyatnya, asa kebebasan pun muncul saat Orba runtuh namun semakin kesini kebebasan nampaknya mati suri dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang membatasi secara masif kebebasan berekpresi dan berpendapat. Dimulai dengan adanya UU yang mengatur tentang Hate Speech UU ini muncul setelah terpilihnya presiden Joko Widodo, banyak kritikan-kritikan satire yang dianggap oleh pemerintah sebagai bentuk penghinaan terhadap Jokowi banyak diantaranya masuk dalam hotel prodeo, lalu Kemeninfo menerbitkan surat penyadapan terhadap aplikasi chatting seperti Whatsapp, Line, BBM dll. Penyadapan ini jelas mengganggu privasi dari rakyat dan ini bentuk pembungkaman halus, atau lebih pantas disebut otoriterisme gaya baru, secara tidak langsung pemerintahan begitu takut adanya opini-opini yang bersifat kritikan terhadap pemerintahan yang akan membentuk opini dikalangan umum dan akhirnya membahayakan pemerintahan kabinet kerja, padahal hal ini tak perlu dilakukan jika memang pemerintah tak mempunyai salah kepada rakyatnya, selain itu banyak penggiringan opini yang dilakukan media massa yang lebih bersifat pro pemerintah alias tak objektif. Kebebasan dewasa ini hanya lah wujud namun tak berfungsi, slogan pro rakyat pun hanya sebuah isapan jempol saja.

Selain itu penggembosan terhadap gerakan mahasiswa pun semakin terasa dibeberapa kampus bahkan organisasi mahasiswa Ekstra kampus pun dikurung oleh sistem yang melarang atau mengatur tentang adanya aktivitas gerakan mahasiswa, ini adalah bentuk kebebasan yang direnggut oleh pemerintahan yang melakukan intervensi pada beberapa kampus negeri, dalam hal ini pemerintah paham betul bahwa faktor utama dalam perubahan sosial dan pengkontrolan kebijakan berada ditangan para mahasiswa, kini para pemuda lebih disibukan dengan tugas dan nilai, pemuda dibentuk menjadi robot pekerja yang mengikuti sistem pemerintah, entah secara kebetulan atau tidak ini atau mungkin cocokologi ala saya yaitu slogan “kerja,kerja,kerja” ala kabinet kerja Jokowi, untuk mengkaburkan pengkebirian terhadap mahasiswa ini, para intelektual muda ini hanya digiring ditataran organisasi Intra seperti BEM, DPM, MPM yang notabene mereka lebih memikirkan program kerja tanpa mempunyai nalar kritik terhadap kebijakan pemerintah bahkan kebijakan kampus pun mereka seperti acuh, dan lebih miris lagi kebanyakan mahasiswa kekinian lebih tertari berseggama dengan kekuasaan politik praktis selain itu mahasiswa pun dihadapkan dengan konflik horizontal yang akhirnya mahasiswa lupa akan perannya sendiri.

Kegaduhan Berkepanjangan

Politik dewasa ini sedang mengalami kegaduhan yang berkepanjangan seperti halnya konflik SARA yang terbangun, yang melibatkan salah satu agama yang menjadi objek sebagai sasaran tembak atau kambing hitam, isu terorisme yang selalu muncul setiap saat yang tak pernah habis, isu ini terus berada ketika sebuah kasus menghantam perintahan atau para petinggi .negeri, terorisme seperti dikelola untuk mengalihkan kasus besar, kasus terbaru yaitu mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Non aktif Basuki Tjahja Purnama kasus ini menyita banyak perhatian khususnya umat Islam yang akhirnya memutuskan untuk turun kejalan menuntut mantan Gubernur Bangka-Belitung ini untuk ditangkap dan diproses secara hukum, Presiden Jokowi pun mengatakan aksi tersebut ditunggangii oleh aktor politik, statemen sang presiden pun mendapat kecaman dari berbagai pihak yang merasa menjadi lawan politik Jokowi, ini semakin membuat gaduh suasana politik di negeri ini, kecaman pun mulai berdatangan banyak yang mengaakan tuduhan Jokowi tak mempunyai bukti kuat, semenjak adanya aksi besar pada 4 November 2016 tersebut Jokowi pun langsung melakukan safari politik ke beberapa ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah selain itu pun Presiden mengunjungi markas-markas Tni dan memberikan statemen bahwa TNI harus menjaga kestabilan Nasional terhadap isu-isu yang dapat memecah belah NKRI, pernyataan ini seperti ada sebuah ketakutan dalam benak mantan Walikota Solo ini akan ada gerakan besar yang neruntuhkan kekuasaannya, kunjungan Jokowi ke markas TNI ini seperti mengindikasikan bahwa pemerintah akan menggunakan tentara untuk mengamankan pemerintahan dari Aksi Rakyat yang seharusnya menjadi tugas POLRI, jika memang benar Jokowi akan menggunakan TNI untuk menghadapi rakyat ini jelas akan menciderai hati rakyat seperti tragedi penggulingan Soharto tahun 1998 lalu, rakyat dan mahsiswa harusnya menyadari tindakan yang dilakukan pemerintahan ini adalah sebuah bentuk kekuasaan semi otoriter yang harus dilawan

 

BAGIKAN

Komentar