Jalan Trans Papua Potensi Timbulkan Kerugian Negara

389
Jalan Trans Papua

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Ketua Umum Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Lindungi Masyarakat Nusantara (Pandawa Lima Nusantara) Fajar Ardy Hidayatullah menilai, semangat percepatan pembangun Jalan Trans Papua merupakan sebuah Political Will dari pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Hal tersebut tentunya wajib mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.

“Dukungan dari rakyat Indonesia salah satunya bisa dalam bentuk pengawasan. Mulai dari proses tender, pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Trans Papua, hingga perawatan fasilitas jalan tersebut. Sebab Jalan Trans Papua merupakan aset seluruh rakyat Indonesia karena dibiayai dari pajak,” kata Fajar.

“Fajar Ungkap kejanggalan proses tender proyek pembangunan Jalan Trans Papua”

Fajar mengungkapkan, belum lama ini santer terungkap kejanggalan proses tender proyek pembangunan Jalan Trans Papua, tepatnya pada tender proyek pengerjaan pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam di Kabupaten Oksibil, Papua yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), melalui satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah III Provinsi Papua (tanah merah). Dengan pagu anggaran Rp. 109M.

Lalu proyek tersebut dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 108M lebih. Dari segi nilai proyek, angka tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan perusahaan lainnya seperti yang ditawarkan PT Graha Prasarana Sentosa senilai Rp. 104.030.430.000 atau PT Cahayamas Perkasa senilai Rp. 107.135.922.000.

“Yang menimbulkan kejanggalan adalah keputusan pihak Kemen PUPR dalam hal ini ULP Kelompok kerja III tanah merah yang justru memenangkan perusahaan dengan tawaran tinggi dan menggugurkan perusahaan dengan tawaran rendah jelas sangat mencurigakan. Ada selisih yang terlampau tinggi sebesar Rp 4.536.640.000, angka ini tentunya bukan hanya sebatas selisih namun bisa juga berpotensi menimbulkan Kerugian Negara,” jelas Fajar.

Selain itu, Fajar pun mendesak kepada KPK agar melakukan pemeriksaan kepada penanggung jawab proyek pengerjaan pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam di Kabupaten Oksibil, Papua.

“Mulai dari pelaksana lelang, Kepala satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah III Provinsi Papua (tanah merah), hingga seluruh pejabat terkait di Kementrian PUPR,” tegasnya.

“Apabila KPK belum memeriksa sampai pergantian Tahun 2018, maka Pandawa Lima Nusantara akan melakukan aksi di KPK dan Kementrian PUPR serta Istana Negara pada Selasa 2 Januari 2018,” pungkasnya. (TYL)

BAGIKAN

Komentar