Jaga Keutuhan NKRI, Format Indonesia dan Formi Gelar Diskusi Bahaya Penyebaran Paham ISIS

112

Jakarta,- Forum Mahasiswa Untuk Indonesia (Format Indonesia) dan Forum Mahasiswa Islam Indonesia (Formi) gelar diskusi “Menjaga Keutuhan NKRI Dari Bahayanya Penyebaran Paham ISIS”, di Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (03/03/2020).

Dalam kegiatan itu turut hadir Peneliti Intelijen Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis, Pengamat Hukum dari Lembaga Gerak Indonesia Teddy dan Pegiat HAM dan Demokrasi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Andrian Habibi sebagai pembicara, serta empat puluh perwakilan mahasiswa lintas kampus yang ada di Jakarta.

Peneliti Intelijen Lesperssi Beni Sukadis mengatakan, bahwa berbicara tentang ISIS, maka ada korelasinya dengan organisasi Alaqeda. Organisasi yang merupakan massif dalam pergerakannya dan juga terkenal pada saat kejadian di Amerika Serikat yang disebut kejadian 911.

“Secara ideologi, ISIS memiliki tingkat radikal dalam pemahaman Islamnya lebih tinggi dibandingkan Alqaeda,” katanya.

Beni menjelaskan narasi terorisme saat ini tidak begitu membahayakan, berdasarkan data pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 43 dari 82 Negara yang memiliki kasus terorisme. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia terhadap terorisme masih lah tidak begitu radikal.

“Akan tetapi, timbul sebuah pertanyaan yaitu, apakah terorisme ini bisa jadi merupakan sebuah proyek dari beberapa elit politik Negara ataupun elit Internasional,” ucap Beni.

Sementara Pengamat Hukum dari Lembaga Gerak Indonesia Teddy menegaskan, paham yang dipakai dalam ISIS hanyalah bentuk dogmatis dari para anggotanya untuk melakukan tidakan yang radikal. Pasalnya, dengan adanya rencana pemulangan 600 orang eks ISIS akan mengkhawatirkan bagi masyarakat yang lain dan kekhawatiran ini dirasa masyarakat karena kurangnya pengawasan pada eks ISIS karena kita tidak tahu sampai sejauh mana mereka dapat bertindak.

“Isu ini berkaitan dengan isu terorisme, maka kita juga sebagai pemuda juga dirasa perlu untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” tegas Teddy.

Selain itu, Pegiat HAM dan Demokrasi dari PBHI Andrian Habibi menjelaskan, bahwa dari sudut pandang HAM pemerintah perlu menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka meskipun tindakan yang mereka lakukan sangat merugikan. “Secara sosial, masyarakat khawatir karena tindakan yang mereka lakukan menakutkan bagi sebagian mereka yang lainnya dan apabila hal itu tidak dilakukan, maka khawatir akan terjadinya konflik mulai dari politik bahkan hingga sosial,” pungkasnya.

Diketahui, diskusi yang dilaksanakan kurang lebih 2 jam itu mengupas tuntas peran generasi muda dalam menjaga NKRI dari bahaya laten paham ISIS dengan kesimpulan bahwa disamping melihat dari sisi HAM dan kemanusiaan perlu kiranya agar masyarakat ataupun pemerhati sosial memahami bahwa sejatinya sebuah ideologi dalam hal ini ideologi radikal tidak akan pernah mati meskipun para pelaku aksi teror telah mati oleh tindakan yang mereka anggap benar, namun sesungguhnya ideologi akan selalu hidup oleh orang-orang yang sepaham dengan ideologi tersebut dan akan menularkannya kepada masyarakat yang di anggap sepaham dengan mereka.

Global Terorism Index mencatat sepanjang tahun 2018 Indonesia peringkat Ke-42. Hingga Saat ini 196 WNI sudah diterima pemerintah Indonesia dari periode 2016-2019. Sekarang ISIS sudah habis, hanya tersisa di perbatasan turki. Dan ISIS sudah dianggap kalah, jadi eks ISIS meminta kembali ke Negara masing-masing. Kemudian pro kontra timbul ketika hal itu dikemukakan dan pemerintah pada akhir-akhir ini menyikapi dengan menolak para eks ISIS WNI kembali ke Indonesia. (TYL)

BAGIKAN

Komentar