Indonesia Angkat Isu Mitigasi Bencana Dalam Forum Parlemen Asia Pasifik Ke-25

1497

FOKUSUTAMA.COM – Ikut serta dalam acara pertemuan tahunan Forum Parlemen Asia Pasifik yang dihadiri oleh Negara-Negara Asia Pasifik, Parlemen Indonesia (read: DPR RI) suarakan isu pengurangan resiko bencana di Indonesia dan peran media dalam partisipasi sipil.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan parlemen Indonesia yang diwakili oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Desy Ratnasari.

Pengurangan resiko bencana di Indonesia diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana termasuk melindungi masyarakat yang terkena dampak dari bencana. Untuk menyediakan pos pemulihan bencana, maka Pemerintah mengalokasikan anggaran managemen bencana dalam APBN. Anggaran ini digunakan mulai dari pra bencana (mitigasi resiko), pada saat bencana dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Sebagai tambahan Indonesia meningkatkan anggaran dan investasi untuk DRR disemua tingkatan.

Lebih lanjut Desy memaparkan anggaran sangat penting dalam program DRR dan aktifitas lainnya. Ini harus dikordinasikan oleh Pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dan lembaga lembaga lainnya, sementara itu perlu pengaturan dalam instrumen kebijakan Pemerintah yang jelas.

Pada sesi berikutnya, Pernyataan Parlemen Indonesia mengenai peran media dalam partisipasi sipil. Media sosial berfungsi sebagai platform yang mampu mempromosikan sesuatu serta mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam politik dan adanya komunikasi yang interakif antara anggota parlemen dan konstituen mereka.

Demokrasi yang memberikan solusi bagi para anggota parlemen untuk mengkomunikasikan kebijakan, kepentingan dan mengumpulkan Saran dari masyarakat untuk Pemerintahan yang lebih baik.

Selain itu, kebebasan berekspresi ada dalam demokrasi namun tak jarang terjadi penyalahgunaan sosial media. Untuk mempertimbangkan kemungkinan yang ada, Indonesia mengadopsi UU Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) pada tahun 2008. Kebebasan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan mengikuti norma-norma, budaya dan agama. Undang-Undang ini juga dapat mencegah konflik kepentingan dan kebencian yang terjadi pada media sosial dan transaksi online harus juga dapat dilakukan dengan benar. Kebebasan berbicara juga harus menghormati hak hak orang lain. Undang undang ini juga mengatur kemudahan kemudahan bagi masyarakat yang haknya dilanggar secara online.

Pertemuan tahunan forum parlemen Asia pasifik ini menghasilkan 16 butir pernyataan resmi bersama. Penyusunan panitia kerja ini diperlukan untuk mendukung keterlibatan delegasi untuk bekerja secara kelompok yang berorientasi pada tema tema perdagangan manusia, perdamaian dan keamanan, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, keamanan pangan, pengurangan resiko bencana, kesehatan, penyakit bebas menular dan kesetaraan gender.

Dalam sambutan penutupnya, president APPF Dr. Jiko Luveni mengucapkan selamat kepada para delegasi dan meminta para delegasi untuk memberikan kontribusi mereka dalam sesi pleno, kelompok kerja dan penyusunan panitia sehingga memastikan pertemuan tahunan ini adalah pertemuan yang produktif, kooperatif dan inklusif. (NC)

Komentar