Impor Beras dan Kartelisasi

454
Ilustrasi Impor-Ekspor Beras

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM

Oleh: Andriyatno (Akademisi)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, termasuk hamparan sawah hijau yang mempesona, bagaikan syurga dunia yang wajib kita syukuri. Ada pepatah dalam lagu Koes Ploes yang berbunyi (Tongkat, kayu, dan batu pun jadi tanaman), seperti mengisyaratkan tanah kita yang subur dan hijau royo melambangkan dengan kesejahteraan. Namun, didalam hijaunya Indonesia ini, tidak seceria rakyatnya, karena terus saja mengalami penderitaan dari berbagai macam sektor, yang kesemuanya itu menghambat laju kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia akhir-akhir ini terkait masalah impor beras, terasa membuat masyarakat kita semakin bertanya-bertanya, dan tentunya semakin menderita. Bertanya karena pasalnya Indonesia merupakan negara agraria yang didalamnya terdapat banyak sawah-sawah hijau yang terbentang dari sabang sampai merauke, namun justru pemerintah melakukan kebijakan impor beras yang merugikan rakyat sendiri.

Ini tentu akan menciptakan spekulasi-spekulasi yang berkembang ditatanan masyarakat kita, dikarenakan bahwa beras merupakan komoditi khusus bagi negera ini, dan makanan pokok bagi rakyat negara ini, jika beras mengalami kenaikan yang sangat drastis, apalagi sampai melakukan kegiatan impor beras, maka yang akan dirugikan tentu rakyat sendiri, baik para petani, dan juga masyarakat biasa, dan berujung munculnya para “kartel” beras yang mengambil keuntungan.

Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras adalah hal biasa, karena dalam undang-undang pangan pun memungkinkan opsi impor, yakni jika kebutuhan tidak mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri, kebijakan “impor” dihalalkan. Namun, menjadi persoalan ketika keputusan impor didasarkan pada adanya gejolak harga beras.

Itu semua terbukti, sekalipun impor beras mulai masuk Februari ini, stabilitas harga beras tak kunjung terjadi. Memang, impor beras yang akan tiba sekitar 281.000 ton itu tidak masuk kepasar, tetapi kegudang Perum Bulog, minimal itu merupakan komitmen pemerintah menambah cadangan Bulog akan direalisasikan, namun justru sebaliknya diberbagai macam pasar, harga beras melonjak sangat tinggi. Ini semua membuktikan, argumen pemerintah melakukan impor untuk stabilitas harga kian kehilangan esensi. Justifikasi keputusan impor beras pemerintah akhirnya digeser, untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah melalui Bulog.

Jika memang impor beras dimaksudkan untuk stabilitas harga, harusnya ditengah gejolak harga dibeberapa daerah yang defisit, Bulog segera menyerap beras dari daerah yang surplus. Dengan demikian, pemerintah segera dapat menggunakan instrumen operasi pasar yang efektif untuk stabilisasi harga. Pasalnya, sekalipun pemerintah mengklaim produksi cukup, pasokan berada dalam penguasaan swasta, sedangkan cadangan pemerintah sangat terbatas.

Dan ketika penguasaan pihak swasta inilah yang nantinya berujung adanya para “kartel” beras, menurut Prof. Yudhie Haryono (2017) “Kartel adalah kultur perampokan oleh segilintir elite demi kekuasaan dalam segala hal secara menggurita, agar mampu melanggengkan kekuasaannya. Kultur ini berkembang karena perkawinan antara elite kaya ekonomi, dengan elite kuasa negara”.

Dan muculnya kartel beras inilah, yang mana pada akhirnya mereka mengambil momentum untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya. Lalu pada akhirnya berdampak adanya krisis kelangkaan beras, dan berujung adanya peredaran beras palsu, atau harga beras yang melonjak cukup tinggi diberbagai macam pasar.

Rendahnya cadangan Bulog ini, disebabkan karena harga pembelian pemerintah (HPP) selalu dibawah harga pasar dan ongkos produksi petani, meski saat ini pemerintah telah memberikan fleksibilitas pembeliaan 20 persen diatas HPP. Inilah yang nantinya ketika Bulog memiliki cadangan beras dari impor, petani semakin khawatir akan anjloknya harga gabah saat memasuki panen raya pada Maret-April mendatang.

Apalagi jika mekanisme pemerintah mengganti selisih HPP dengan harga pembeliaan melalui APBN sangat tidak sesuai dengan penugasan Bulog sebagai lembaga penyangga dan stabilasi pangan. Dan berdasarkan survei BPS terkait pola distribusi beras 2017, rantai distribusi beras dari produsen kekonsumen akhir, terpotong menjadi satu, yakni hilangnya posisi agen. Karena sebelumnya rantai distrubusi bermula dari produsen ke distributor, agen, pengecer, baru ketangan konsumen.

Harusnya semakin pendek dan efisien jalur distribusi, margin perdagangan cenderung turun, ironisnya margin perdagangan dan pengangkutan beras justru naik dari 21,19 persen pada tahun 2016, menjadi 26,12 persen pada tahun 2017 (Harian kompas 20/2). Hilangnya peran agen inilah yang nantinya menguntungkan para pemain besar (kartel) untuk keuntungan mereka semata, dan terjadi proses “kartelisasi pasar”.

Menuju Reformasi Pertanian

Dalam konteks pertanian, relasi subjek (petani), dan objek (komoditas), adalah kekuatan utama dalam penataan pertanian (Sofyan : 2016). Maka untuk itu peran petani sebagai subjek juga harus diutamakan, sebagai kekuataan untuk menghasilkan lumbung beras yang besar. Untuk itu tingkat kesejahteraan petani harus diupayakan, baik kesejahteraan dalam hidup mereka, juga berusaha menyediakan komponen penunjang untuk menghasilkan beras, seperti pupuk, lahan, dan juga pestisida.

Namun, kehidupan para petani sekarang sangat memperhatinkan, memperhatikan karena mau tidak mau mereka berfikir keras agar gabah mereka laku dan habis dipasaran, namun dengan kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemasukan mereka semakin menurun. Hal ini diperburuk, banyaknya lahan pdan sawah pertanian mereka yang telah berubah alih fungsi karena dalil “pembangunan infrasturktur”.

Menguat dan maraknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, juga pada akhirnya memakan korban dalam sektor pertanian. Sebagaiamana disebut, atas dalih pembangunan infrastruktur, lahan pertanian para petani banyak yang digusur dan dibeli untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, apartemen, hotel, dan lain sebagainya.

Hal ini masuk diakal jika dibalikkan secara logika, bagaimana bisa pemerataan hasil beras bisa merata diseluruh nasional, jika banyak lahan pertanian yang memang lumbungnya, beralih fungsi menjadi bangunan infrastrukrur. Dan ketika banyaknya alih fungsi lahan pertanian itu, maka cadangan beras pun menipis, sehingga mengharuskan impor beras. Lalu sangat terasa aneh, jika pemerintah mengimpor beras, namun tidak memperhatikan tingkat perluasan lahan pertanian yang ada dinegara sendiri.

Berdasarkan data Kementrian Pertanian, selama 2015-2017, pemerintah mencetak 209,410 hektar sawah baru, dari jumlah itu mayoritas diluar jawa. Namun berdasarkan audit khusus Badan Pemeriksa Keuangan, realisasi cetak sawah baru mencapai 150,959 hektar, dengan penyerapan anggaran Rp. 2,6 triliun, dari alokasi penambahan luas sawah tanaman pangan sebesar Rp. 4,1 triliun (Harian kompas 26/2).

Pembangunan sawah namun faktanya tidak sebanding dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang gila-gilaan dilakukan pemerintah saat ini. Pulau jawa sebagai lumbung penghasil beras pun jadi korbannya, faktanya banyak lahan sawah pertanian dipulau jawa yang tergusur akibat proyek pembangunan infrastruktur, ini sangat bertolak belakang atas komitmen pemerintah yang akan pro terhadap para petani.

Dus, itu semua merupakan gejolak yang sedang terjadi dinegeri ini, terkait masalah impor beras. Dan semuanya pada akhirnya berujung dengan untungnya para kartel, dan menderitanya para rakyat. Impor beras hanya dalih pemerintah untuk menutupi kebobrokan mereka, dengan tidak berfungsi secara baik kementrian terkait, serta Bulog dalam penyerapan hasil pertanian di Indonseia.

Maka untuk mengantisipasi permasalahan beras ini adalah 1). Hapus politisasi impor beras, dan jika impor beras tetap terus dilakukan, maka harus jelas dan konkrit tujuannya, yakni semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan keuntungan para kartel, 2). Transformasi kelembagaan Bulog, dengan menjadikan bulog bekerja dengan benar, dengan memiliki pasokan cadangan beras yang banyak, bukan dapat dari impor, 3). Realisasi neraca komoditas antar daerah terkait pemasukan beras, terutama ketika masa panen raya, 4). Pemfokusan pembangunan sumber daya manusia (sdm), bukan semata-mata pembangunan infrastruktur saja, namun pada akhirnya mengorbankan para rakyat dan pertanian.

Sementara itu menurut Sofyan Sjah (2016), ia mengatkan bahwa untuk memenangkan pangan dalam perdagangan global adalah dengan 1). Mempersenjatai petani dengan pengetahuan dan teknologi, 2). Memperkuat benteng komoditas sesuai konteks ekologi, 3). Menciptakan sekutu kedaulatan pangan.

Dan mengutip perkataanya Henry Kissinger, yang mengatakan “Kuasai minyak, maka kamu akan menguasai bangsa, kuasai makanannya, maka kamu akan menguasai masyarakatnya”. Sudah saatnya pemerintah menguasai kedua sumber kekayaan alam itu, bukan justru sebaliknya aset-aset kekayaan alam itu dijual kepada negara lain, dan akhirnya berdampak pada penderitaan rakyat.

Dan keempat itu harus dilakukan pemerintah dengan ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab yang benar, dengan menjadikan rakyat sebagai prioritas pertama, bukan para cukong, kapitalis, dan kartel. Itu semua agar terciptanya rakyat yang sejahtera, rakyat yang bukan hanya bangun badannya, namun juga bangun jiwanya, jiwa yang merdeka, jiwa yang terlepas dari segala macam belenggu penjajahan. (NC)

BAGIKAN

Komentar