HMI Soroti Kinerja dan Dana BOS

253
Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Adang Hadiyana

Banten,- Oleh: Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Adang Hadiyana. Program Bos afirmasi dan kinerja diluncurkan pada tahun 2019 hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 364/P/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 Tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 pada tanggal  27 September 2019. Apabila dirunut dari tanggal penetapan sampai sekarang berarti sudah 9 bulan berjalan akan tetapi program tersebut sampai sekarang belum dilaksanakan. Bahkan anggarannya masih tersimpan di Rekening Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten/ Kota, yang mana seharusnya dana sudah di distribusikan dan  tersimpan di rekening sekolah penerima bantuan. Padahal dalam permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 dalam BAB V tentang Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.”  Itu artinya bahwa pemerintah daerah tidak berhak untuk menahan dana tersebut karena tugasnya hanya untuk melakukan pengawasan. Hal ini sungguh ironis karena anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut harusnya sudah diselesaikan supaya fasilitas barang untuk keperluan rumah belajar tersebut harusnya sudah dinikmati oleh para pelajar/siswa di sekolah sasaran. Pertanyaannya adalah bagaimana pertanggung jawaban dan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melaksanakan program tersebut. Sebagaimana diatur dalam permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 dalam BAB V tentang Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Selain Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis dan/atau masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka, kami Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak akan memantau dan mengawasi program tersebut apabila keterlambatan penyaluran dana yang terindikasi penyimpangan maka kami akan melaporkan pada institusi penegak hukum. (BYT)

BAGIKAN

Komentar