Hasil Penelusuran PPATK, 26 Bupati dan 12 Gubernur Terlibat Skandal ‘Rekening Gendut’

1363
Ilustrasi

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Skandal rekening gendut hembali terungkap. Kali ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklaim telah menemukan sebanyak  54 rekening tak wajar milik beberapa kepala daerah, yang tak jarang melibatkan keluarga hingga perusahaan fiktif atau “bodong”. Transaksi keuangan mencurigakan tersebut didapat berdasarkan hasil penelusuran PPATK sepanjang 2014.

Menurut Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, selain database yang ada di PPATK, informasi keuangan mencurigakan juga mereka peroleh dari database kepemilikan rekening yang ada pada penyedia jasa Keuangan lain baik Bank maupun non Bank.

Setelah dianailis oleh mereka, didapati sebanyak 26 bupati ternyata memiliki nilai rekening lebih dari Rp 1 triliun dan sebanyak 12 orang gubernur memiliki uang di atas Rp 100 miliar. Jumlah yang menurut mereka tak sesuai dengan gaji sebagai sumber penghasilan utama mereka.

“Setelah dianailis oleh mereka, didapati sebanyak 26 bupati ternyata memiliki nilai rekening lebih dari Rp 1 triliun dan sebanyak 12 orang gubernur memiliki uang di atas Rp 100 miliar.”

“Tentu jumlah uang itu tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapat. Ini sungguh mencurigakan,” kata Yusuf saat memberikan keterangan refleksi akhir tahun PPATK di Jakarta, Selasa (30/12).

Modus Yang Beragam

Lebih lanjut Ia menjelaskan, modus penyamaran data keuangan yang dilakukan oleh para pemilik rekening gendut terbilang beragam dan  bervariasi. Ada kepala daerah yang menyamarkan data keuangannya di balik perusahaan miliknya yang bergerak di bidang pertanian. Akan tetapi, aliran keluar-masuk uang ke perusahaan tersebut sangat mencurigakan karena tak sesuai dengan transaksi aliran uang usaha di bidang pertanian yang mestinya mengikuti siklus masa panen dan masa jual.

“Setelah ditelusuri, terungkap bahwa perusahaan itu fiktif. Dan uang yang masuk ke rekening itu didapat dari jatah proyek-proyek yang ada di lingkungan dia,” ujar Yusuf.

Tak hanya itu, ada pula kepala daerah yang berusaha mengelabui data keuangan dengan mengaku mendapat fee dari pihak swasta di luar negeri. Namun setelah ditelusuri, perusahaan yang dimaksud ternyata fiktif.

“Mereka lantas mengaku uang itu sebagai pinjaman,” kata Yusuf.

Ada juga yang melibatkan keluarga. Tercatat ada satu istri gubernur dan seorang anak bupati yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Jika dijumlah, uang di rekening mereka tak kurang dari Rp 18 miliar. Hal ini biasanya dilakukan untuk membagi uang di banyak rekening.

“Tercatat ada satu istri gubernur dan seorang anak bupati yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan.”

“Mereka menyimpan uang tak tanggung-tanggung. Dalam satu hari bisa ada transaksi ratusan juta di banyak bank berbeda,” ujarnya.

Pun begitu dengan para wakil. PPATK juga mengkonfirmasi telah menemukan dua wakil bupati, seorang wakil gubernur dan dua wali kota yang memiliki rekening gendut. Sementara untuk pejabat daerah lainnya, PPATK menemukan terdapat sembilan pejabat daerah yang juga kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan.

Untuk langkah tindak lanjut, Ia pun menegaskan jika pihaknya kini telah menyerahkan semua data tersebut kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (SY)

Komentar