Hadapi Pemilu Mendatang, Panwaslu Ajak Instansi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Ikut Andil Sukseskan Pemilu

229

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Ketua Panwaslu Kecamatan Koja Abdul Hamid Souwakil, menghadiri rapat koordinasi Kecamatan Koja Jakarta utara. Rapat tersebut dihadiri oleh instansi pemerintah lingkup Kecamatan Koja. Rapat yang di gelar di Lt.4 Kantor Kecamatan Koja Jakarta Utara itu, membahas kerja sama program dan saling memperkenalkan struktur pada masing-masing instansi.

“Panwaslu mengajak ke seluruh instansi pemerintah ikut andil dalam menyukseskan pemilu 2019”

Pada kegiatan itu Hamid menyampaikan, pemilu 2019 mendatang akan memiliki ekspektasi politik yang tinggi.

“Pada pemilu 2019 yang akan datang memiliki ekspektasi politik yang semakin tinggi dan sengit mengingat jika dilihat pada pemilihan DPR, DPD, dan DPRD yang lalu hanya 3 kotak suara saja namun, pada pemilihan 2019 yang akan datang terdapat 4 kotak suara yang merupakan tambahan 1 kotak suara untuk paket pemilihan presiden dan wakil presiden,” kata Hamid.

Selain itu Hamid mengatakan, kepada seluruh instansi di wilayah Kecamatan Koja turut berperan aktif dalam menyukseskan pemilu mendatang.

“Kepada seluruh jajaran pemerintahan di wilayah Kecamatan Koja untuk ikut aktif dalam mengawasi proses persiapan pemilihan 2019 yang akan datang hingga proses pemilihan berlangsung dengan tertib tanpa ada gangguan sesuatu apapun yang mengancam kehidupan bernegara kita,” jelasnya.

Demi terjaga kebhinekaan bangsa Indonesia, Hamid mengajak ke seluruh tokoh masyarakat untuk ikut andil dalam menjaga pemilu serta mengawasi agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan.

“Seluruh tokoh masyarakat dari berbagai elemen pemerintahan maupun masyarakat sipil untuk ikut aktif mengawasi proses pemilihan 2019 mendatang sesuai dengan selogan Bawaslu “ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu” masyarakat bisa berperan sebagai pengawas partisipatif dan bisa melaporkan setiap kejadian dugaan pelanggaran pemilu baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik kepada Panwaslu untuk dikaji dan ditindak lanjuti sesuai dengan jenis pelanggaran yang diduga telah terjadi agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (NC)

Komentar