Gempur Desak Bank DKI Jakarta Lakukan Transparansi Kredit Macet

181
Bank DKI Jakarta

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Gerakan Mahasiswa Pro Rakyat (Gempur), Muhammad Arif menilai, Bank DKI Jakarta tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan opersaional BUMD, sehingga berpotensi mandek.

“Ada beberapa permasalahan utama di Bank DKI, yakni tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas oprasional BUMD sehingga terdapat pembiaran Kredit Modal Kerja (KMK), kredit investasi, kredit multiguna, kredit kepemilikan rumah, dan kredit karyawan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga berpotensi macet sebesar Rp.441.087 milliar,” kata Arif.

Arif menambahkan, bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan.

“Produk utama yang biasa dilayani berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank juga digunakan sebagai tempat untuk simpan pinjam atau kredit bagi warga masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Fungsi lain dari bank adalah sebagai tempat pertukaran mata uang, perpindahan uang (transfer), sebagai tempat pembayaran maupun setoran.

Dengan potensi terbengkalainya KMK, Arif mengatakan, Bank DKI tidak mampu bersinergi dalam keuntungan dan pembangunan Jakarta.

“Bank DKI merupakan bank regional yang dimiliki pemerintah Jakarta dengan bertujuan menjadi Bank Regional Modern dan bernilai tinggi, yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pembangunan Jakarta.

“Setelah kami cermati ternyata Bank DKI masih jauh dari apa yang menjadi tujuan Bank itu sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Arif menuntut Bank DKI agar dilakukannya tranparansi atas kredit macet.

“Saya selaku Ketua Gempur akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bank DKI Jakarta,” pungkasnya. (TYL)

Komentar