Garuda pun Berdakwah, Merangkai Identitas Islam di Bumi Pertiwi

464
Garuda (Image/Ilustrasi)

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM –   Indonesia mengalami fase pergolakan yang sangat dahsyat dalam membangun peradaban. Hal ini tergambarkan dalam berbagai perjuangan para kaum tertindas menghadapi berbagai kaum oposisi yang sangat kental akan kolonialisme.

Mulai dari Portugis, Sekutu, Belanda, bahkan negara satu zona Jepang melakukan agresi militer guna menghimpun masing – masing Imperial, sebab hasil sumber daya alam serta iklim georgrafisnya yang menjadi faktor “penggoda” untuk tidak mengatakan “tidak menjajah” negeri ini.

Bahkan, negeri ini sempat dijajah ‘hanya’ selama 343 tahun –kalau bukan 350 tahun seperti propaganda didalam buku-buku sejarah dan guru-guru sekolah supaya lebih mudah dihafal oleh muridnya– oleh negara yang kini dijuluki “Negeri Kincir Angin” tersebut. Kurang lengkap rasanya jika kita membahas perjuangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia tanpa membeberkan para pejuang kemerdekaan.

Indonesia pernah mengalami konflik berkepanjangan, mulai dari diskriminasi ras, suku, budaya, agama, bahkan hingga ekonomi dan juga politik ikut turut serta meramaikan daftar kolonialisme di tanah Jawa ini. Cukup banyak perlawanan yang dilakukan para pejuang kemerdekaan mulai dari Teuku Umar di Aceh, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Utara, Pangeran Jayakarta di Sunda Kelapa – yang kini disebut sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pangeran Diponegoro di tanah Jawa, Pangeran Antasari di Kalimantan, Ranggong Daeng Romo di tanah Sulawesi, yang dominan adalah pemeluk kepercayaan agama Islam.

Namun, di akhir kisah perjuangan merela terdapat miskonsepsi dalam perumusan Dasar Negara; Perumusan Alinea Ketiga yang disana disebutkan “….atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.”. Perlu digarisbawahi, bahwa dalam mendudukkan pluralitas agama dalam kerangka kebhinekaan, ini adalah suatu hal yang perlu menjadi kritik yang tajam, mengingat masing – masing kepercayaan antara umat beragama menghasilkan pemahaman yang beragam pula.

Masuknya Islam sebagai ajaran bukannya menemui hambatan, namun dalam perkembangannya dewasa ini mengalami konflik – konflik internal yang bahkan terkadang memicu demoralisasi antar kaum; Islam dan non-Islam, Jawa dan non-Jawa, pribumi dan ekspatriat, fundamentalis dan konservatif, borjuis dan proletar, putih dan hitam, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan Islam kontemporer menjadikannya hanya berlaku sebagai abu tanpa mengambil apinya.

Islam yang kini hanya menjunjung tinggi dogma, membekukan rasional dan “mendewakan” nilai-nilai intuitif, kurangnya berfilsafat sebagai pengembang multidimensial, serta kini digencarkan propaganda antar pro-kontra religi.

Seperti contoh Saeni, seorang nenek penjual makanan belakangan masih ramai diperbincangkan di media massa seantero negeri. Warungnya yang ditutup paksa dan dagangannya yang disita oleh Satpol PP kota Serang, Banten, telah melahirkan polemik, baik pro maupun kontra dari berbagai pihak. Penggalangan dana untuk Saeni melalui media sosial sudah ditutup, donasi yang terkumpul dilaporkan mencapai ratusan juta rupiah, dan berasal dari berbagai pihak.

Dari pihak yang berlainan, juga muncul tudingan bahwa penindakan Satpol PP sebagai bentuk arogansi negara atas rakyat kecil. Penindakan oleh satpol PP yang dilakukan berdasar surat edaran Walikota Serang 451.13/739-kesra/2015 dan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, berlanjut dengan polemik soal perda-perda di daerah lain yang dinilai bernuansa agama dan, dalam waktu bersamaan, mengekang kebebasan warga negara.

Di pihak lain, ada sebagian yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam kasus yang hampir serupa: disetopnya penerbangan di Papua di hari minggu untuk menghormati ibadah umat Kristen, atau Peringatan Hari Nyepi umat Hindu di Bali. Dua kebijakan tersebut juga dilindungi oleh Peraturan daerah, dan nyaris tidak ada yang memprotes. Sehingga pihak kedua ini menganggap, tragedi warteg Saeni terlalu dibesar-besarkan untuk menyerang Umat Muslim.

Atas anggapan ini, DPP Front Pembela Islam bahkan menyambangi redaksi media Kompas. Tragedi Saeni dan polemik yang mengikutinya, adalah miniatur dari kehidupan beragama di Indonesia. Bangsa dengan berbagai macam agama, dan telah hidup berdampingan begitu lama dalam secara harmonis, ternyata belakangan ini belum juga beranjak dari persoalan toleransi, yang terus berulang.

Sesungguhnya melihat problematika keberagamaan di Indonesia, baik dalam hal hubungan internal agama, hubungan antar-agama, dan hubungan umat beragama dengan negara, masalah keberagamaan muncul karena 3 hal: penafsiran skriptual yang ekstrem atas ajaran agama, problem relasi agama dan politik, dan lemahnya penegakan hukum oleh negara.

Kitab suci adalah perangkat yang diwahyukan Tuhan kepada hambanya yang suci. Karena berasal dari Yang Maha Kuasa maka banyak umat beragama yang memandang kitab suci ini berwarna hitam putih, kalau bukan benar ya pasti salah, dan tidak ada pilihan lain. Sedang kenyataannya kitab suci yang diwahyukan belasan abad lalu, sering berjarak dengan kondisi baru dan perubahan zaman, dan tafsir atasnya tak bisa sederhana dan selalu pelik.

Jarak di antara masa pewahyuan dengan masa kini menyebabkan munculnya pemikiran dan perilaku yang baru dari umat beragama. Latar pengetahuan dan kondisi sosial-budaya adalah penyebab umat memiliki interpretasi yang berbeda satu dengan yang lain.

Sehingga agama terpecah menjadi beberapa golongan, yang saling menghakimi dan merasa benar sendiri. Kondisi ini diperparah dengan beberapa institusi pendidikan agama yang sistem pengajarannya tertutup dan menolak perbedaan. Sehingga pemeluk agama memandang dunia hanya seluas yang ada di depan mata.

Lain cerita dengan masalah agama dan politik di Indonesia. Keduanya memiliki hubungan unik: agama ikut bermain politik dan politik ikut memainkan agama. Jika agama memenangkan kontestasi politik, maka meningkatlah usaha untuk menyebarkan ajarannya melalui dakwah atau propaganda. Contohnya di Bali yang pemimpinnya Hindu, atau di Papua yang pemimpinnya beragama Kristen, juga di Aceh yang menerapkan syariat Islam. Tidak menutup kemungkinan agama pemenang bersikap jumawa terhadap agama lain. Namun ketika politik yang memainkan agama, ia hanya menjadi jadi tunggangan, penyumbang massa dan kepentingan penguasa.

Bahkan agama bisa disulap menjadi pil penenang untuk menjinakkan gejolak di masyarakat. Agama bisa menjadi domba aduan, melanggengkan rezim atau menumbangkannya. Yang terakhir adalah masalah lemahnya penegakkan hukum dan pembiaran atas terjadinya kemunkaran oleh negara. Bagi umat Muslim, Amar ma’ruf nahy munkar berarti seruan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. Karena lemahnya negara, beberapa kelompok Muslim memutuskan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam memperjuangkan kepentingan umat menurut pemahaman kelompok tersebut.

Polemik dan konflik keagamaan bisa terjadi karena urusan teologis dan sosiologis tidak diposisikan secara seimbang. Dari sisi teologi, para pemeluk agama perlu meyakini kebenaran agamanya dan mengamalkan segenap ajaran agamanya. Sedangkan di ranah sosiologis, para pemeluk agama harus menghargai hak dan bersikap terbuka terhadap pemeluk agama lainnya. Di antara urusan teologis yang kaku dan sosiologis yang luwes, terdapat ruang filosofis yang hadir sebagai pandangan hidup.

Ruang filosofis yang gandrung akan kebijaksanaan inilah yang membuat pemeluk agama bisa berdamai dan hidup bersama untuk kemaslahatan bersama. Sesungguhnya kedamaian adalah harapan masyarakat indonesia. Kaum skriptualis, politisi maupun kelompok masyarakat lainnya menginginkan hal yang sama.

Kedamaian ini bisa dicapai jika semua pihak bersikap dewasa menyeimbangkan antara urusan teologis dan sosiologis, dan bersikap dewasa atas verbedaan. Negara harus hadir sebagai solusi, untuk menegakkan hukum secara adil dan mendamaikan semua pihak. Umat mayoritas atau minoritas sama-sama harus harus bersikap adil dan toleran. Keduanya dibungkus dengan semangat persaudaraan yang terbuka terhadap pengawasan sosial, dilindungi oleh sistem hukum yang kuat, yang berdasar nilai kebenaran universal.

Secara individu, kebenaran universal akan menuntun manusia mencapai puncak kesempurnaan penciptaan. Dalam dimensi sosial, kebenaran universal mewujud menjadi kerja kemanusiaan yang saling menghargai, untuk membangun peradaban yang lebih baik di masa berikutnya.

Oleh: Raka Gusfi Wisesa

BAGIKAN

Komentar