Formigran: SPSK Bisa Jadi Momen Penegakan Hukum Penempatan PMI ke Saudi

21

Jakarta, Fokusutama.com – Koordinator Formigran Indonesia, Jamaludin Suryahadikusuma menegaskan bahwa Permenaker 291/2018 dan Kepmen 291 SK Dirjen tentang Penempatan PMI Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) itu merupakan alternatif terbaik untuk melindungi penempatan PMI ke Arab Saudi.

SPSK lahir dari inisiatif kedua negara (Indonesia dan Arab Saudi) untuk menempatkan PMI melalui kesepakatan program SPSK sebagai komitmen untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran khususnya ke Arab Saudi melalui peningkatan kompetensi, transparansi informasi dan proses penempatan serta optimalisasi perlindungan.

“Sistem Satu Kanal lahir dari kajian panjang pemerintah bersama pelaku penempatan dan itu merupakan model terbaik saat ini untuk melindungi penempatan PMI ke Saudi paska moratorioum tahun 2015,” ujar Jamal di Jakarta, Senin (3/10/2019).

Menurut Jamal, kelebihan program ini sebagaimana tercantum dalam kesepakatan adalah status pekerja migran yang tidak lagi sebagai pekerja domestik berkontrak dengan perseorangan namun berkontrak dengan perusahaan yang disebut syarikah, tidak dipungut biaya penempatan (zero cost), peningkatan kompetensi dan kualitas melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan demand, pembayaran gaji yang transparan melalui rekening bank (sehingga akan meminimalisir kasus gaji tidak dibayar), hak jam kerja juga libur kepada pekerja migran termasuk juga di dalamnya pendapatan yang lebih besar dari yang selama ini didapatkan.

Indonesia sebagai negara yang banyak mendapatkan benefit dari para pahlawan devisa, menyambut baik inisiatif ini dengan mendukung terlaksananya program SPSK sebagai upaya menekan proses unprosedural, transparansi informasi serta optimalisasi perlindungan, melalui kolaborasi dengan APJATI yang akan melakukan pengawasan tata niaga dari para perusahaan pelaku penempatan pekerja migran.

“Kami mengharapkan penempatan SPSK ini mampu mengakhiri ribuan penempatan PMI oleh mafia PMI melalui jalur-jalur unprosedural yang telah dilakukan 5 tahun era Moratorium. Karena itu, sistem ini harus arus dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan penempatan PMI dari tindak perdagangan orang (trafficking).

Jamal mencontohkan, baru-baru ini, Direktur Migran Care Anis Hidayah ketika akan berangkat ke Geneva, Swiss menemui ada 40 PMI wanita yang aka diberangkan ke Saudi. Akibat WA Anis yang meminta pemerintah menghentikan penempatan PMI unprosedural khususnya di titik keberangkatan di Bandara, kini banyak proses dokumentasi paspor ke Saudi di titik-titik embarkasi PMI di Jawa dan Sumatera diperketat karena ditemui banyak PMI yang berangkat tanpa dokumen kerja ke Saudi.

“Kami meminta Kapolri agar mengusut mafia PMI di Bandara dan Pelabuhan pemberangkatan PMI dengan serius dan memproses pelakunya karena telah memproses tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hukum harus ditegakkan agar menimbulkan efek jera pada P3MI yang nakal,” tegas mantan Staf Khusus TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY ini.

Ditambahkannya, kejahatan yang dilakukan para mafia PMI ini memang sudah terorganisir sejak lama dan melibatkan banyak pihak di dalam dan luar negeri.

Di sisi lain, Jamal memahami bahwa masih ada masyarakat yang belum belum memahami semangat dibalik keluarnya regulasi yang justru ditunggu-tunggu masyarakat. Minat PMI ke Saudi masih tetap tinggi dan masih menjadi primadona bagi PMI. Minat yang tinggi inilah yang terus dimanfaatkan oleh para mafia TKI melalui penempatan yang unprosedural dan bergerilya.

Karena itu, proses kejahatan yang dilakukan mafia PMI itu perusahaan hitam itu harus dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan diproses kejahatan trafficking-nya.

“Pemerintah tidak boleh kalah dengan mafia TKI,” ujar Jamal, yang juga mantan anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY.

Dia menambahkan, belum lama ini juga ada NGO yang berupaya untuk melakukan uji materi Permen 291 ke PTUN. Lagi-lagi upaya itu ditolak oleh PTUN tahun lalu. Jamal memahami banyak para pemain PMI yang unprosedural ini terus berupaya mengganggu jalannya penempatan Sistem Satu Kanal ke Saudi ini. Bahkan, kelompok mereka kini mulai meminta instansi seperti KPK dan Ombusdman.

Terkait saran beberapa NGO yang minta KPK dan Ombusdman memonitor penempatan TKI melalui sistem Satu Kanal, Jamal berharap memang semua pihak memang harus mengawal proses ini agar berjalan tanpa merugikan PMI.

“Kami mengharapkan program SPSK ini dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi dis-informasi di lapangan sebagai bentuk bahwa negara hadir memberikan perlindungan yang optimal kepada para pekerja migran pahlawan devisa kita

BAGIKAN

Komentar