FAKTA Minta Disnaker Implementasikan UU No 13 Tahun 2003

81

Tangerang,- Forum Aktivis Tangerang Raya (FAKTA) meminta Dinas Ketenagakerjaan untuk mengimplementasikan UU No. 13 Tahun 2003 terhadap pendidikan swasta di Kota Tangerang.

Dalam menyikapi persoalan regulasi sebuah pendidikan swasta di Kota Tangerang yang kurang mengedepankan hak-hak normatifnya terutama didalam sistem kepegawaian. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” dan pasal 6 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

Koordinator Aksi Tiba Yudha Laksana, mengatakan, yayasan selaku badan hukum dimana pasti terdapat pengelola tetap. Untuk itu bila secara rutin pekerja diberi suatu upah yang tetap. Yayasan selaku pemberi kerja memiliki tanggungjawab terhadap hak-hak normatifnya berdasarkan Hukum Tenaga kerja yang berlaku.

“Aksi yang kami lakukan adalah bentuk aksi solidaritas kami kepada para pegawai pendidikan swasta yang ada di Kota Tangerang yang mana harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagai pekerja,” katanya, di Disnaker Kota Tangerang, Rabu (26/08/2020).

Ia menambahkan, terdapat indikasi yang tidak relevan dari salah satu pendidikan swasta di Kota Tangerang dengan adanya surat permohonan bantuan pengamanan kepada Kasatpol PP Kota Tangerang Agus Hendra dari salah satu LBH Bela Bangsa yang ada di kota tangerang.

“Bukankah menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang,” tega Tiba.

Ia menjelaskan, secara umum yayasan ataupun pendidikan swasta itu kerap bersifat komersil dalam menjalankan praktiknya. Bukan berarti melenyapkan kewajiban sebuah badan hukum karena dalam sebuah badan hukum memiliki hak yang sama yaitu memiliki kewajiban terhadap pihak eksternal tak terkecuali pihak internal. Dalam perihal PHK maupun pensiun pegawai tetap yayasan salah satu pekerja efektif sebagai suatu profesi pada badan hukum, yayasan yang wajib dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan.

“Kami berharap agar Disnaker mampu mengimplementasikan UU tersebut,” tutupnya. (ADM)

BAGIKAN

Komentar