JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM

Oleh: Rajib Ridwan

Siapa yang tak kenal Front Pembela Islam yang akrab di telinga dengan sebutan FPI, perlawanannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai sebagai ‘penista agama’, mampu membangkitkan rasa persatuan dari kalangan umat Islam.

Dengan kasus isu penistaan agama tersebut, FPI mampu mendongkrak popularitas serta menambah kekuatan massa. Sehingga pandangan masyarakat menilai FPI sebagai ‘citra yang baik’.

Citra baik yang ditampilkan FPI ini, seakan-akan membuat kita luput dari tindakan-tindakan kekerasan yang kerap dilakukannya. Belum lama ini, ratusan massa FPI mendatangi kantor Majalah Tempo pada 16 Maret 2018, yang memprotes pemuatan karikatur yang dianggap menghina Habib Rizieq Shihab.

Melihat kekuatan massa yang dimiliki FPI, membuat Pemimpin Redaksi majalah Tempo Arif Zulkifli meminta maaf bila karikatur di majalahnya menyinggung perasaan FPI. Padahal pada kasus tersebut, kebebasan pers telah diatur dalam negara. Tapi peran negara seakan dibuat tak berdaya oleh perbuatan tersebut.

Selain itu, seperti dikutip Remotivi.or.id, tindak kekerasan yang dilakukan FPI hingga kini, tercatat telah melakukan tekanan, serangan, dan kekerasan terhadap beberapa media di Jakarta. Di antaranya pengrusakan kantor Playboy Indonesia pada April 2006, ancaman terhadap SCTV yang hendak menayangkan film “?” garapan Hanung Bramantyo pada Agustus 2011, tekanan terhadap Kompas usai pemuatan berita tentang seorang pemilik warung yang dipaksa tutup oleh Satpol PP pada Ramadhan 2016, serta tekanan terhadap koran The Jak yang memuat gambar meme Rizieq Shihab pada Mei 2017.

Pada kasus ini negara sebenarnya memiliki hak wewenang untuk menerbitkan ormas, sesuai amanah yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 terkait Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 59 ayat 2 poin e yang berbunyi, ormas dilarang “… melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Ketika menekan dan menyerang pers, FPI jelas melanggar poin ini. Hingga kini, pertanyaan yang belum bisa terjawab adalah, kenapa negara nyaris selalu tak berkutik bila FPI melakukan kekerasan yang melanggar undang-undang?

Apakah ini ada kaitannya dengan kekuatan politik yang dimiliki FPI? Pasalnya, karena FPI memiliki jumlah massa yang banyak, sehingga para elit politik memanfaatkan momentum tersebut untuk melancarkan kepentingannya. Sehingga ketika FPI melakukan tindakan ‘pelanggaran’ pemerintah tidak berani bersikap sesuai dengan hukum yang ada.

Jika hal demikian yang mendasari kenapa pemerintah tidak berani menyikapi hal itu, ini bisa menjadi bom waktu untuk menciderai demokrasi yang kita cita-citakan. Menurut Cornelis Lay (2009), kekerasan semacam ini sebagai bom waktu kekerasan agama yang telah memulai hitung mundurnya sejak lama. (TYL)

BAGIKAN

Komentar