Bimo Widagdo: Transfer Politik Realitas Yang Sangat Memprihatinkan

376
Bimo Widagdo, Instruktur Nasional Pengkaderan PAN

FOKUSUTAMA.COM – Jelang Pileg 2019 rakyat dikejutkan dengan adanya migrasi Anggota Partai politik satu ke partai politik yang lain. Perpindahan itu sendiri sebenarnya lumrah lumrah saja jika memang mimiliki alasan alasan tertentu, seperti   adanya friksi friksi di dalam sebuah partai politik. Perpindahan itu menjadi menarik diperbincangkan di masyarkat takala berhembus kabar bahwa perpindahan terjadi karena adanya iming-iming sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup fantastis.

“Sangat disayangkan sekali hal itu terjadi bahkan adanya incumbent anggota DPR maupun DPRD yang pindah partai karena adanya nilai uang tertentu” Ujar Bimo Widagdo, Instruktur Nasional Perkaderan PAN yang juga menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif PAN untuk dapil DIY. Lebih lanjut dikatakan kalau perpindahan itu karena adanya friksi-friksi tertentu hal tersebut dapat dimengerti asalkan saja perpindahan tersebut bukan karena uang.

Semakin kaburnya perbedaan ideologi antara parpol yang satu dengan parpol yang lain membuat para kader partai sangat mudah pindah tanpa adanya beban sama sekali.

Dalam diskusi ringan yang dilaksanakan di Griya Salamin itu, Bimo Widagdo juga mengatakan bahwa fenomena migrasi kader yang terjadi merupakan preseden buruk bagi pendidikan politik masyarakat.  Masyarakat sedang kita edukasi pada pileg nanti pilihlah caleg karena kualitasnya bukan karena uangnya tetapi yang terjadi malah para incumbent ramai ramai boyongan pindah partai ke partai tertentu.

“Setiap partai harus menggalakan proses pengkaderan bagi para anggotanya sehingga diharapkan bahwa kader nantinya punya ikatan moral dengan partainya” ujar Bimo Widagdo yang juga merupakan Tenaga Ahli Anggota Komisi III F PAN DPR RI.

Bimo menambahkan jangan sampai partai politik seperti Real Madrid maupun Manchaster City yang karena uangnya banyak tinggal transfer pemain pemain top, hanya karena ingin menang dalam suatu turnamen.

“Masalah transfer politik itu juga harus diawasi apakah merupakan gratifikasi bagi pejabat penyelenggara negara (DPR) maupun KPU harus memastikan bahwa bantuan logistik kepada mereka nantinya tercatat sebagai dana kampanye” tutup Bimo. (ed)

BAGIKAN

Komentar