JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Dengan munculnya spanduk yang bertuliskan “anti Pancasila” seakan-akan memberikan stigma buruk bagi Bima Dana Mbojo sebagai daerah yang anti dengan Pancasila. Kejadian ini baru saja terjadi saat Satuan Polres memampang spanduk yang berisi “anti Pancasila” di dalam Masjid Al-Manar, Desa Ngali, Kecematan Belo, Bima, pada Jumat (24/11).

Terkait hal ini, Saya akan menjelaskan tentang sejarah di Bima. Bulan November adalah bulan yang istimewa bagi Dana Mbojo dan kado terindah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana Kesultanan Bima adalah Kesultanan Melayu Pertama di Nusantara yang menyatakan diri bergabung dan mendukung berdirinya NKRI. Ini merupakan dukungan ke-2 setelah Jogjakarta sebagai Ibukota Indonesia pada saat itu.

Pada tanggal 22 November 1945, Sultan Muhammad Salahuddin mencestukan pernyataan jiwa seluruh lapisan masyarakat Bima, yang sangat mencintai NKRI yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan cinta setia kepada NKRI, yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 1945 terkenal dengan “Maklumat 22 Novenber 1945”, yang isinya adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah kerajaan Bima, adalah suatu daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan Negara Republik Indonesia. 2. Kami menyatakan, bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam pemerintahan kerajaan Bima terletak di tangan  kami, oleh karena itu sehubungan dengan suasana dewasa ini, maka kekuasaan–kekuasaaan yang sampai sekarang ini tidak ditangan kami, maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami. 3. Kami menyatakan dengan sepenuhnya, bahwa perhubungan dengan pemerintahan dalam lingkungan kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat Negara Republik Indonesia. 4. Kami memerintahkan dan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh Kerajaan Bima, mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami yang ternyata di atas.

Demikian Deklarasi Kesultanan Melayu pertama di Nusantara yang menyatakan diri bergabung dalam NKRI. Kesultanan Bima saat itu adalah kesultanan yang berasaskan syariat Islam, namun dengan kerelaan dan ikhlas menyatakan diri bergabung ke dalam NKRI, meninggalkan seluruh kemapanan yang ada. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen Bima (Dana Mbojo) atas komitmen keIndonesiaan. Dan masuknya kesultanan Bima dalam NKRI ikut mendorong kesultanan-kesultanan yang lain bergabung dalam NKRI.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, keIslaman dan komitmen keIndonesiaan Bima telah tercatat oleh sejarah, oleh sebab itu, stigma Bima sebagai daerah anti pancasila adalah kesesatan sejarah, sebaiknya Kapolres Bima beserta jajarannya membaca ulang literasi sejarah panjang perjuangan Bima atas berdirinya Republik ini.

Di samping itu, generasi-generasi muda dan para guru di Bima adalah generasi yang kuat pemahamannya tentang nilai-nilai keIndonesiaan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2013, SMA 1 Madapangga Kabupaten Bima meraih Juara 1 Lomba Cerdas, Cermat tingkat Nasional dengan tema “Empat Pilar Kebangsaan” yang diadakan MPR RI. Pada tahun 2017 SMA 1 Kota Bima juga meraih juara 1 Tingkat Nasional Lomba LCC dengan Tema yang sama. Ini adalah bukti bahwa pendidikan di Bima sangat berperan untuk menanamkan nilai-nilai keIndonesiaan yang kuat bagi generasi mudanya, sehingga sangat ambigu bila ada stigma seakan-akan Bima adalah wilayah yang anti dengan Pancasila.

Banyak hal yang lebih strategis dan jauh lebih penting dan konstruktif yang dapat dilakukan oleh Kapolres Bima dan jajarannya. Sosialisasi empat pilar, atau yang sangat mendesak adalah narkoba yang sudah sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda Bima yang sudah banyak berdampak pada tindak kriminal. Seharusnya, spanduk-spanduk bertuliskan tentang anti narkoba yang harusnya lebih banyak di mesjid dan ruang pendidikan.

Menjadi catatan penting bagi kita semua, stigma sebuah wilayah daerah anti Pancasila adalah suatu citra buruk bagi optimisme dan masa depan Bima ke depan, buruk bagi daerahnya buruk pula bagi optimisme para generasi muda bima.

Oleh: Sueb arifin, Bidang Pemberdayaan Ummat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)

Editor: NC

BAGIKAN

Komentar