Anggota Parpol Merangkap Jadi PPS, Panwaslu: Harus Ditindak Dengan Tegas!

973

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Koja Jakarta Utara memanggil salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena diduga menjadi anggota Partai Berkarya.

“Panwaslu Kecamatan Koja Jakarta Utara memanggil salah satu anggota PPS karena diduga menjadi anggota Partai”

Ketua Panwaslu Kecamatan Koja Jakarta Utara Abdul Hamid Souwakil menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya akan memanggil anggota PPS untuk meminta keterangan lebih lanjut. dan meminta keterangan pada Partai Berkarya Jakarta Utara serta KPU Jakarta Utara untuk dimintai klarifikasi.

“M. Husni Tamrin yang diduga menjadi anggota Partai Politik Berkarya sesuai hasil pengawasan Panwas Kecamatan Koja yang menemukan nama tersebut pada data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan pada data tersebut yang bersangkutan telah dinyatakan MS,” katanya.

Selain itu, Hamid juga hendak memanggil dan meminta keterangan pada Partai Berkarya Jakarta Utara serta KPU Jakarta Utara untuk dimintai klarifikasi.

“Selain Saudara M. Husni Tamrin (anggota PPS Kelurahan Koja), kami Komisioner Panwaslu Kecamatan Koja juga akan mengundang Partai Berkarya Jakarta Utara dan KPU Jakarta Utara untuk meminta klarifikasi lebih jelas dari aspek rekruitmen yang bersangkutan sebagai anggota Partai Berkarya dan Proses Rekruitmen yang bersangkutan oleh KPU Jakarta Utara sebagi anggota PPS Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara,” jelas Hamid.

Sebelum melakukan panggilan ke pihak terkait, Panwaslu Kecamatan Koja juga telah melakukan koordinasi dengan Panwaslu Jakarta Utara.

“Pada persoalan ini Panwaslu Kecamatan Koja Jakarta Utara telah berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Utara terlebih dahulu untuk meminta pertimbangan dan akhirnya Panwaslu Kecamatan Koja diminta Oleh Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengundang yang bersangkutan dan pihak terkait untuk melakukan klarifikasi dalam rangka memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran tersebut dan setelah itu akan di rekomendasikan kepada Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Utara untuk ditindak lanjut sesuai amanat UU No.7 Tahun 2017,” tutur Hamid.

Hamid pun berharap kasus ini bisa dijadikan pelajaran bagi penyelengara pemilu khususnya perangkat kerja Bawaslu dan masyarakat umum agar turut serta dalam mengawasi proses pemilihan umum 2019.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu,” pungkasnya. (RR)

BAGIKAN

Komentar