Anggota Baru DKPP, Jimly: Dapat Perbaiki Kualitas Demokrasi

99
DKPP

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, mengatakan, bahwa tingkat kualitas berdemokrasi di Indonesia berada di ranking bawah dunia.

“Kita merupakan negara demokrasi terbesar ketiga, tapi dari kualitas masih ranking bawah maka perlu peran DKPP untuk memperbaikinya,” terang Jimly, sehabis menghadiri pelantikan Anggota DKPP periode 2017-2022 di Istana Negara Jakarta, Senin (12/6).

Jimly mengungkapkan, sejumlah Anggota DKPP yang dilantik oeh Presiden Joko Widodo merupakan pilihan tepat. Diharapkan dapat perbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Ia pun mengatakan, dengan dilantiknya Anggota DKPP yang baru, maka berakhirlah tugas dirinya dan anggota lainnya di lembaga tersebut. “Dari yang dilantik hari ini perlu saya perkenalkan dua ex officio, satu dari KPU yaitu Hasyim Ashari, satu ex officio dari Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo,” tutur Jimly.

Anggota baru DKPP terdiri dari tujuh anggota, lima Anggota DKPP lain merupakan tokoh masyarakat yaitu Ida Budhiati, Hardjono, Muhammad, Alfitra Salam, dan Teguh Prasetyo. “Kami optimistis DKPP akan memelihara yang sudah baik dan meningkatkan yang sudah ada karena kita akan menghadapi Pilkada 2018 yang jumlahnya lebih banyak dan daerahnya kompleks semua, ada 17 gubernur, dan yang lebih penting persiapan 2019, yaitu pemilu serentak pertama dalam sejarah RI,” ujarnya.

Ia menyebutkan berdasar UU yang baru, baik KPU, Bawalsu maupun DKPP, memiliki kedudukan yang lebih kuat. “Misal DKPP akan punya sekretariat baru, Bawaslu juga akan punya status final di tingkat kabupaten, itu permanen. Baik KPU, Bawaslu, DKPP akan kuat kedudukannya,” katanya.

Ia berharap apa yang dirintis selama lima tahun terakhir bisa terus ditingkatkan dan semakin baik.

Jimly juga berpesan agar anggota DKPP baru menjaga fungsi dan peran DKPP. “Jangan tergantung orang, kita membangun negeri harus melembaga, membangun negara harus terlembagakan dalam institusi, orang boleh ganti, sistem harus jalan terus,” katanya.

Jimly juga mengatakan bahwa semua perkara di DKPP hingga 8 Juni 2017 sudah diputus semua.

“Selama lima tahun, jumlahnya ada 1.871 teradu yang kami sidang, jumlah yang terbukti melanggar kode etik banyak sekali walapun yang tidak terbukti juga banyak,” kata Jimly. (NC)

Komentar