Ahok dan Dishub Kalah Oleh Zulhendri Hasan CS Dalam Kasus Penderekan Mobil X-Trail

Kasus Penderekan mobil X-Trail yang dilakukan secara sepihak oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta digugat oleh kantor hukum Zulhendri Hasan & Partners.

1002

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Kasus Penderekan mobil X-Trail yang dilakukan secara sepihak oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta digugat oleh kantor hukum Zulhendri Hasan & Partners.

Menurut Zulhendri Hasan “gugatan yang kami lakukan ini bertujuan untuk Kepastian hukum, mengingat maraknya penderekan kendaraan yang di inisiasi melalui perintah Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama (Ahok) selama ini”.

Karena tindakan ini dipandang merupakan tindakan semena2 atau sewenang-wenang, mengingat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pemda DKI Jakarta khususnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara limitative dibatasi.

“Sebagaimana UU No. 22 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terlebih lagu ada ketentuan Pasal 79 ayat (4) PP No 43 tahun 2014 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang pada pokoknya aturan dimaksud mengingatkan kewenangan penderekan oleh petugas (Dishub DKI Jakarta) terkait kendaraan yang parkir di bahu jalan harus disertakan Berita Acara Penderekan atau menginformasikan kepada pemilik kendaraan tentang penderekan tersebut, bahkan terlebih berdasarkan Instruksi Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI No. 4 Tahun 2015, angka 5 dan angka 6, tujuan dilakukannya penderekan semata-mata “untuk memperlancar arus lalu lintas dan menemukan petugas dengan pelanggar”, jikalau sampai dilakukan penderekan petugas harusnya menempatkan 1 (satu) orang petugas ditempat penderekan yang bertujuan menyampaikan adanya pelanggaran. Namun tatkala seluruh prosedur sebagai bentuk kewajiban tidak dilaksanakan sesuai perintah aturan tersebut, maka jelas telah terjadi penyahgunaan kewenangan”, ujar Zulhendri.

Dengan demikian atas dikabulkannya gugatan kami oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Putusan Perkara No.402/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST pada tanggal 14 Februari 2017, sesungguhnya merupakan tonggak awal adanya upaya korektif masyarakat atas tindakan sewenang-wenang oleh Pemerintah DKI dalam hal ini Dishub DKI Jakarta, dan kami juga yakin putusan ini dapat dijadikan literatur hukum, mengingat salah satu amar putusan tersebut “menyatakan tergugat yakni Gubernur DKI Jakarta cq Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Overheidsdaad).

Adapun putusan tersebut dilakukan upaya banding, kami tetap berharap atas segala tindakan penderekan dengan dalih pelanggaran marka jalan dan berlindung dibawah kewenangan pemerintah, dengan mengenyampingkan kewajiban hukumnya, maka sudah seharusnya dilakukan upaya hukum yang tujuannya disamping kepastian hukum, adalah untuk mengkoreksi kinerja petugas agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Apalagi tindakan penderekan kendaraan dimaksud, bukan hanya kami satu-satunya yang merasa telah dirugikan, masih banyak lagi masyarakat yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan formulasi yang tepat untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penderekan yg dilakukan sewenang- wenang, tutup zulhendri. (NC)

BAGIKAN

Komentar