72 Tahun Indonesia Merdeka, Kondisi Bangsa Masih Terjajah

164
Dialog Kebangsaan Cipayung Plus

JAKARTA, FOKUSUTAMA.COM – Organisasi Cipayung plus menggelar dialog kebangsaan dengan tema “Refleksi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia” di Yayasan Komunikasi Indonesia, Matraman – Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

Dalam Dialog kebangsaan itu dihadiri perwakilan dari HMI Badko Jabodetabeka-Banten, PKC PMII DKI Jakarta, PD KMHDI DKI Jakarta, dan Koordinator Wilayah III PP GMKI. Masing-masing perwakilan dari organisasi Cipayung plus memberikan pandangannya terhadap kondisi yang terjadi di bangsa ini.

Arief Wicaksana, Ketua Umum HMI Badko Jabodetabeka-Banten mengatakan, bahwa pendidikan formal maupun informal harus diperhatikan serta diperkuat. Agar kedepannya anak didik memiliki kemampuan untuk bersaing. “Pendidikan formal maupun informal sangatlah penting, seperti di era Jokowi ini harus mengutamakan source skill yaitu di pendidikan informal. Kedepan pendidikan harus lebih diperhatikan, seperti didaerah banyak orang-orang yang putus sekolah,” kata Arief Wicaksana yang kerap dipanggil Wicak, pada dialog kebangsaan.

Wicak mengatakan, kini budaya Indonesia mulai dipengaruhi oleh budaya asing. Dari pendidikan sampai pada gaya hidup. “Secara tidak langsung ini merupakan bentuk penjajahan. Dan harus dilawan,” jelas Wicak yang juga alumni dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Hal senada pun dikatakan oleh R. Dimas Sudawa, Sekretaris PKC PMII DKI Jakarta, pemerintah perlu memperhatikan dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. “Refleksi 72 tahun NKRI yaitu memperkuat pendidikan, kenapa hari ini menjadi hal yang sangat wajib. Apakah pendidikan di negara kita mencapai visinya, sekarang kurikulum penuh dengan dinamika dan harus dicocokan dengan masa sekarang,” paparnya.

Selain pendidikan, teknologi juga perlu untuk dikembangkan. Dimas mengatakan, pendidikan harus mampu menanamkan rasa nasionalisme. “Hal yang perlu diperhatikan adalah pendidikan terlalu menekankan hal-hal yang ilmiah. Teknologi memang dibutuhkan untuk masa depan, seperti ojek online dan kita dituntut mencapai mengendalikan teknologi tapi harus diimbangi dengan penanaman pendidikan karakter bangsa. Bagaimana empat pilar kebangsaan kita ditanamkan itu akan bisa meperkuat rasa nasionalisme kita,” jelasnya.

Theo Cosner, Koordiantor Wliayah III PP GMKI menilai kebobrokan penegakkan hukum di Indonesia berawal dari rekrutmen yang sudah cacat. “Sogok menyogok dalam perekrutannya sudah menjadi rahasia umum,” katanya.

Maka untuk membenahi hukum yang bobrok ini, harus menerapkan sistem yang selektif, transparan dan berbobot. Diharapkan mampu mencetak para penegak hukum yang profesional dan berkualitas.

I Gede Nata Asnanda, ketua PD KMHDI Jakarta menilai saat ini politik di Indonesia sudah banyak dipengaruhi kepentingan asing. Banyak kebijakan yang merugikan masyarakat Indonesia. (NC)

Komentar